November 17, 2026

Dugaan Pungutan Liar Pembuatan SIM Tanpa Tes Rp800 Ribu di Satpas Binjai Viral, Korban Mengaku Diintimidasi Oknum Propam

0
file_0000000051a48207ac42f422f2a61e75

BINJAI — Praktik pelayanan publik di Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) Polres Binjai, Sumatra Utara, menjadi sorotan tajam publik. Hal ini menyusul viralnya pengakuan seorang warga bernama Dianella Puspita Capah (atau Dianele Puspita Cappa) yang dikenakan tarif hingga Rp800.000 untuk pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Waktu dan Tempat Kejadian

  • Lokasi Kejadian: Satpas Polres Binjai, Kota Binjai, Sumatra Utara.
  • Waktu Kejadian: Kasus ini mencuat sejak akhir September 2026 dan memuncak menjadi perhatian publik secara masif pada November 2026 setelah video klarifikasi korban beredar luas di media sosial.

Kronologi

1. Pengakuan Bayar Rp800 Ribu Tanpa Prosedur Tes

Persoalan ini bermula dari beredarnya rekaman percakapan mengenai pengurusan SIM dengan tarif tidak wajar. Dianella secara terbuka menegaskan bahwa informasi tersebut benar terjadi dan bukan kabar bohong (hoaks).

Berdasarkan informasi yang dihimpun, warga asal Tembung tersebut diduga dimintai uang sebesar Rp800.000 untuk penerbitan SIM A atau SIM C. Dengan nominal fantastis tersebut, pemohon disinyalir langsung mendapatkan SIM tanpa harus melewati tahapan semestinya, meliputi tes psikologi, pemeriksaan kesehatan, ujian teori, hingga ujian praktik. Muncul juga indikasi keterlibatan oknum atau perantara di lingkungan Satpas dalam memuluskan transaksi instan tersebut.

2. Intimidasi Oknum Mengaku Propam

Kasus ini kian memanas setelah muncul pengakuan mengejutkan dari korban lainnya yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Korban mengaku menerima tekanan psikologis melalui panggilan telepon dan pesan WhatsApp dari seseorang yang mengklaim sebagai anggota Propam Polres Binjai.

Oknum yang mengaku Propam tersebut mendesak korban untuk membuat video klarifikasi tandingan guna membantah narasi pungutan liar (pungli) yang telah terlanjur viral di media sosial. Intervensi sepihak ini justru memicu gelombang kecaman baru dari netizen terkait transparansi institusi penegak hukum setempat.

Regulasi Tarif Resmi dan Dampak Publik

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, biaya resmi pembuatan SIM baru adalah sebagai berikut:

  • SIM A (Mobil): Rp120.000
  • SIM C (Motor): Rp100.000

Selisih angka yang mencolok antara tarif resmi dengan biaya riil di lapangan (Rp800.000) menimbulkan tanda tanya besar dari masyarakat mengenai rincian komponen biaya serta pengawasan internal di Satpas Binjai.

Kondisi Terkini

Unggahan video pengakuan Dianella dan dugaan intervensi terhadap saksi korban terus memanen ribuan respons serta kritik di berbagai platform digital. Publik secara luas kini mendesak adanya pemeriksaan independen dari Polda Sumatra Utara dan Divisi Propam guna mengusut tuntas rantai praktik pungli massal serta mengembalikan standar pelayanan yang bersih bagi warga.

(Asas praduga tak bersalah tetap dikedepankan bagi instansi terkait maupun oknum yang bersangkutan hingga rampungnya proses penyelidikan dan verifikasi faktual secara menyeluruh oleh pihak berwenang).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *