Perkuat Karakter Religius, Pemkab Langkat Kucurkan Rp1,5 Miliar untuk Sertifikasi Ribuan Guru PAI

Stabat – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat menunjukkan komitmen nyata dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di sektor pendidikan keagamaan. Hal ini ditegaskan dalam acara buka puasa bersama yang dihadiri ratusan Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) se-Kabupaten Langkat di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Langkat, Jumat (20/2/2026). Momentum ini sekaligus menjadi ajang apresiasi atas dukungan dana APBD yang dialokasikan khusus untuk program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Acara yang berlangsung khidmat tersebut dirangkai dengan kegiatan khataman Al-Qur’an sebagai simbol penguatan nilai-nilai spiritual. Kehadiran jajaran Pemerintah Daerah di tengah para pendidik ini menegaskan bahwa visi mewujudkan Langkat yang religius bukan sekadar slogan, melainkan diimplementasikan melalui kebijakan anggaran yang tepat sasaran.

Investasi Kompetensi: Dukungan Nyata Lewat APBD

Dalam sambutannya, Kepala Kantor Kemenag Langkat, Ainul Aswad, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Langkat. Ia mengungkapkan bahwa sejak tahun 2021 hingga saat ini, Pemerintah Daerah telah mengalokasikan total anggaran lebih dari Rp1,5 miliar untuk membantu ribuan guru PAI mengikuti PPG. Langkah ini dinilai sangat istimewa karena tidak semua pemerintah daerah memberikan perhatian sebesar ini bagi guru agama.

“Kami sangat berterima kasih atas komitmen ini. Tidak semua pemerintah daerah mau mendukung guru-guru agama Islam di daerahnya secara finansial melalui APBD. Tentunya ini sangat kita apresiasi. Semoga dukungan ini bermanfaat dan menjadi penyemangat bagi guru-guru di Langkat untuk terus meningkatkan kualitas diri dan kompetensinya,” ujar Ainul Aswad di hadapan ratusan guru yang hadir.

Dukungan pendanaan ini menjadi angin segar bagi para guru PAI yang selama ini sering terkendala masalah biaya dalam menempuh sertifikasi profesi. Dengan kompetensi yang tersertifikasi, diharapkan kualitas pengajaran agama di sekolah-sekolah umum di Kabupaten Langkat akan meningkat secara signifikan.

Benteng Karakter Generasi Muda di Era Digital

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Langkat, Amril, yang hadir mewakili pimpinan daerah, menekankan bahwa peran guru PAI saat ini jauh lebih berat dibandingkan era sebelumnya. Di tengah arus informasi yang tak terbendung dan tantangan zaman yang semakin kompleks, nilai-nilai agama sering kali mulai tergerus di kalangan generasi muda.

Amril menegaskan bahwa guru PAI memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam membentuk karakter siswa. Ia meminta para pendidik tidak hanya terpaku pada kurikulum teknis, tetapi juga mampu menanamkan nilai-nilai moral sebagai bekal hidup para siswa.

“Di era sekarang, nilai agama mulai tergerus. Saya minta para guru membantu anak-anak kita meningkatkan kembali nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Ini adalah bagian dari dukungan nyata terhadap visi dan misi Bupati Langkat untuk mewujudkan Langkat yang religius,” tegas Amril.

Momentum Ramadan untuk Introspeksi Diri

Selain membahas kebijakan pendidikan, Sekda Amril juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H kepada seluruh guru PAI. Ia mengajak seluruh elemen pendidik menjadikannya bulan suci ini sebagai momentum untuk introspeksi diri (muhasabah) dan meningkatkan etos kerja dalam melayani masyarakat.

“Selamat menjalankan ibadah puasa di Bulan Ramadan. Semoga kita menjadi umat yang terus memperbaiki diri agar menjadi insan yang lebih baik ke depannya,” tuturnya dengan penuh harapan.

Sebagai bentuk penghormatan dan pengakuan atas dukungan konkret terhadap dunia pendidikan Islam, dalam acara tersebut juga diserahkan penghargaan khusus kepada Bupati dan Wakil Bupati Langkat. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi dan kontribusi berkelanjutan pemerintah daerah dalam mendorong perkembangan serta kesejahteraan para guru PAI di Bumi Langkat Berseri.

Dengan adanya sinergi antara Kemenag dan Pemkab Langkat, diharapkan peningkatan kualitas guru ini dapat berkorelasi positif dengan lahirnya generasi muda Langkat yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia.

Skandal Aset DPRD Deli Serdang: Mantan Kabag Diduga “Kuasai” Mobil Dinas dan iPhone, Pejabat Baru Terlantar

Lubuk Pakam – Dugaan penyalahgunaan aset negara kembali mengguncang internal Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang. Mantan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Risalah dan Humas (HRH) DPRD Deli Serdang berinisial AK, kini menjadi sorotan tajam setelah diduga enggan mengembalikan sejumlah fasilitas negara meski dirinya sudah tidak lagi menjabat di posisi tersebut. Tindakan ini memicu kekisruhan fungsional lantaran pejabat penggantinya kini tidak memiliki sarana operasional untuk menjalankan tugas kedinasan.

Informasi yang dihimpun dari sumber internal di lingkungan DPRD Deli Serdang menyebutkan bahwa aset yang masih berada dalam penguasaan AK meliputi satu unit mobil dinas merk Mitsubishi Xpander, perangkat komunikasi berupa iPhone, hingga unit komputer kerja. Padahal, estafet kepemimpinan telah berganti kepada Nasaruddin Nasution, S.Sos., MM., yang telah resmi dilantik sejak Jumat (30/1/2026) lalu di Graha Bhinneka Perkasa Jaya.

Pejabat Baru Kehilangan Hak Operasional

Ketiadaan niat baik untuk mengembalikan aset tersebut berdampak langsung pada kinerja birokrasi. Sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa hingga memasuki pekan ketiga Februari, aset-aset tersebut belum juga diserahterimakan ke bagian perlengkapan atau pejabat baru.

“Iya, AK belum mengembalikan aset Sekretariat DPRD sejak digantikan akhir bulan Januari kemarin,” ungkap sumber tersebut pada Kamis (19/2/2026). Ironisnya, penguasaan aset secara sepihak ini disinyalir bukan pertama kalinya terjadi. AK diketahui pernah menempati posisi strategis tersebut selama dua periode kepemimpinan bupati yang berbeda, yakni pada masa Bupati Ashari Tambunan dan kini di bawah kepemimpinan Bupati Asri Ludin Tambunan.

Catatan rekam jejak menunjukkan perilaku serupa pernah terjadi saat AK dipindahkan menjadi Kepala Bidang (Kabid) di Satpol PP Deli Serdang pada masa transisi sebelumnya. Meski posisinya sempat digantikan oleh pejabat bernama Hendra, AK disebut-sebut tetap memegang kendali atas barang-barang inventaris milik negara tersebut, hingga akhirnya ia kembali “ditarik” menduduki jabatan yang sama di Sekretariat DPRD.

Dugaan “Backing” Kuat dan Lemahnya Penegakan Aturan

Isu ini semakin memanas dengan adanya aroma politik dan kedekatan kekuasaan. AK kini diketahui menjabat sebagai salah satu Kabid di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Deli Serdang. Muncul dugaan bahwa sikap keras kepala AK dalam mempertahankan aset negara dipicu oleh adanya dukungan atau “deking” kuat di lingkaran elite kekuasaan, yang membuat penegakan aturan administrasi aset seolah tumpul di hadapannya.

Kondisi ini memicu spekulasi mengenai ketegasan Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan. Publik mempertanyakan mengapa seorang pejabat yang sudah pindah tugas masih mampu “membawa” inventaris dari instansi lamanya tanpa ada tindakan represif. Padahal, penggunaan kendaraan pelat merah untuk kepentingan pribadi oleh mantan pejabat merupakan pelanggaran nyata terhadap regulasi pengelolaan aset negara dan daerah.

Secara normatif, jika pendekatan persuasif menemui jalan buntu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang seharusnya melakukan penarikan paksa dengan pendampingan hukum. Langkah ini diperlukan agar aset negara tidak mubazir dan tetap berfungsi sesuai peruntukannya untuk mendukung pelayanan publik, bukan kepentingan individu.

Simpang Siur Informasi Pejabat Berwenang

Hingga berita ini diturunkan, AK yang coba dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler maupun pesan singkat WhatsApp terkait status aset tersebut belum memberikan jawaban. Bungkamnya AK menambah panjang daftar tanya mengenai komitmen integritas aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Deli Serdang.

Respons senada juga datang dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Deli Serdang, Dedi Maswardy, S.Sos., MAP. Saat dikonfirmasi mengenai langkah tegas Pemkab dalam menyelamatkan aset daerah, Sekda belum memberikan tanggapan resmi.

Namun, pernyataan kontradiktif justru datang dari Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Deli Serdang, Iwan Salewa. Saat dikonfirmasi singkat, Iwan mengklaim bahwa barang-barang inventaris tersebut telah dikembalikan. Pernyataan ini berbanding terbalik dengan fakta di lapangan dan keluhan sumber internal yang menyebutkan pejabat baru masih terhambat operasionalnya akibat ketiadaan fasilitas tersebut.

Ketidakjelasan status aset ini kini menjadi bola panas yang menuntut ketegasan pimpinan daerah. Jika dibiarkan, hal ini dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola barang milik daerah di Kabupaten Deli Serdang ke depannya.

Oknum Pegawai Bea Cukai Teluk Nibung Digerebek Warga di Rumah Istri Orang, Kini Terancam Sanksi Pidana dan Etik

Tanjung Balai – Dunia kepabeanan di Sumatera Utara kembali tercoreng oleh ulah tidak terpuji salah satu oknum pegawainya. Seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung berinisial S, dilaporkan digerebek oleh warga saat berada di dalam rumah seorang wanita bersuami di kawasan Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan. Insiden memalukan ini kini berbuntut panjang setelah suami sah dari wanita tersebut resmi menempuh jalur hukum.

Penggerebekan yang berlangsung dramatis tersebut terjadi pada Selasa (17/2/2026) dini hari, sekitar pukul 01.00 WIB. Warga sekitar yang sudah lama menaruh curiga terhadap gerak-gerik S akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan tegas. Kekesalan warga memuncak karena oknum pegawai Bea Cukai tersebut disinyalir kerap bertandang ke rumah wanita berinisial HS tersebut di jam-jam yang tidak wajar, padahal HS diketahui masih berstatus sebagai istri sah dari pria berinisial H.

Kronologi Penggerebekan dan Keresahan Warga

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, kehadiran S di kediaman HS bukanlah yang pertama kalinya. Warga menyebutkan bahwa oknum tersebut sering terlihat keluar-masuk rumah pada waktu subuh, sebuah pemandangan yang memicu kecurigaan mendalam di lingkungan sosial yang religius tersebut. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, terdengar suara warga yang meluapkan kekesalannya terhadap perilaku S yang dianggap melanggar norma kesusilaan.

“Sudah sering kulihat jantan ini keluar subuh,” ujar salah seorang warga yang merekam momen penggerebekan tersebut. Warga yang sudah jengah dengan situasi itu akhirnya melakukan pemantauan intensif hingga akhirnya mendapati S berada di dalam rumah HS pada tengah malam buta. Kehadiran S di rumah tersebut dinilai sangat tidak etis, mengingat dirinya sendiri dikabarkan masih memiliki istri sah dan merupakan pegawai aktif di instansi penegak hukum kepabeanan.

Proses Hukum di Polres Asahan

Kasus dugaan perselingkuhan dan perzinaan ini tidak berhenti pada aksi penggerebekan massa. Suami sah HS, berinisial H, langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib demi menuntut keadilan. Laporan tersebut teregistrasi dengan Surat Tanda Penerima Laporan nomor STTLP/B/151/II/2026/SPKT/POLRES ASAHAN/POLDA SUMUT. Dalam laporannya, H menjerat istrinya dan oknum pegawai Bea Cukai tersebut dengan Pasal 411 KUHP tentang Perzinaan.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Asahan, IPTU Rospita, mengonfirmasi adanya laporan tersebut. Ia menyatakan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap para saksi serta bukti-bukti yang ada di lapangan. “Masih proses,” jawab IPTU Rospita singkat saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Rabu (18/2/2026). Pihak kepolisian berkomitmen untuk menangani perkara ini secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Respons Pimpinan Bea Cukai: Tak Ada Toleransi Bagi Pelanggar Etik

Di sisi lain, Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Nibung, Dody, memberikan tanggapannya terkait keterlibatan anggotanya dalam skandal tersebut. Meski saat ini dirinya sedang berada di Jakarta untuk urusan dinas, Dody menegaskan bahwa instansinya tidak akan tinggal diam jika anggotanya terbukti melakukan pelanggaran hukum maupun kode etik pegawai negeri.

Ia menjelaskan bahwa setiap pegawai Bea Cukai terikat pada aturan disiplin pegawai yang ketat. Jika hasil pemeriksaan kepolisian nantinya membuktikan adanya tindak pidana perzinaan, maka S tidak hanya akan berhadapan dengan hukuman penjara, tetapi juga sanksi pemecatan atau penurunan pangkat sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disiplin PNS.

“Saya belum memonitor langsung karena masih di Jakarta. Tapi, kalau memang nanti terbukti kami pasti akan tindak, karena itu ada kode etik dan ada PPNS yang akan menindaknya,” tegas Dody melalui sambungan telepon seluler. Kasus ini kini menjadi sorotan publik di Tanjungbalai dan Asahan, sebagai pengingat bagi para abdi negara untuk senantiasa menjaga martabat dan integritas, baik dalam kedinasan maupun kehidupan pribadi.

Geger Penemuan Jasad Kapten KMP Kaldera Toba di Pelabuhan Muliaraja, Polisi Selidiki Penyebab Kematian

BALIGE – Suasana tenang di Pelabuhan Muliaraja, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, mendadak berubah menjadi kegemparan setelah ditemukannya sesosok jasad pria di dalam kapal motor penyeberangan (KMP) Kaldera Toba yang tengah bersandar. Korban diketahui berinisial TS (52), yang menjabat sebagai kapten kapal tersebut, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di sebuah ruangan yang dikenal sebagai room door pada siang hari ini, , Jumat (20/02/2026).

Penemuan jasad sang kapten terjadi di tengah keramaian masyarakat yang sedang beraktivitas di pasar tumpah dekat area pelabuhan. Tak pelak, kabar duka ini langsung memancing kerumunan warga yang ingin mengetahui secara pasti kejadian yang menimpa nakhoda kapal pelat merah tersebut. Sejumlah warga terlihat mengabadikan momen evakuasi menggunakan ponsel pintar mereka di tengah desas-desus yang berkembang di lokasi kejadian.

Kapolsek Balige, AKP Libertius Siahaan, dalam keterangannya mengonfirmasi bahwa pihaknya menerima laporan pertama kali dari Anak Buah Kapal (ABK) KMP Kaldera Toba sekitar pukul 13.30 WIB. Menanggapi laporan darurat tersebut, jajaran Kepolisian Sektor Balige langsung bergerak cepat guna mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) serta berkoordinasi dengan tim medis.

“Setelah menerima laporan dari ABK kapal KMP Kaldera Toba, kami langsung mengambil langkah cepat dengan menghubungi pihak Inafis Polres Toba untuk melakukan penyelidikan awal di lokasi kejadian. Tim Inafis diturunkan guna menyisir bukti-bukti di sekitar ruangan tempat korban ditemukan,” ujar AKP Libertius Siahaan saat memberikan keterangan resmi, Jumat (20/2/2026).

Mengenai penyebab kematian, AKP Libertius menjelaskan bahwa saat ini kepolisian tengah mendalami berbagai kemungkinan. Berdasarkan keterangan awal, korban diketahui memiliki riwayat penyakit jantung. Namun, polisi juga meneliti dugaan lain, termasuk kemungkinan korban mengakhiri hidupnya sendiri. Meski demikian, pihak berwenang menegaskan bahwa motif di balik peristiwa tragis ini masih dalam tahap penyelidikan mendalam dan belum dapat disimpulkan secara prematur.

“Kita tidak bisa langsung menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi sebelum mendapatkan hasil dari proses penyelidikan dan pemeriksaan yang komprehensif. Semua kemungkinan, termasuk riwayat kesehatan korban maupun faktor lainnya, akan kita teliti dengan seksama untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya,” tambahnya dengan nada tegas.

Setelah dilakukan identifikasi awal oleh tim Inafis di atas kapal, jasad TS segera dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Porsea untuk menjalani proses visum. Langkah ini dilakukan guna memastikan apakah terdapat tanda-tanda kekerasan atau murni akibat gangguan kesehatan yang diderita korban sebelum meninggal dunia.

Pihak kepolisian juga telah menjalin komunikasi dengan keluarga korban untuk menyampaikan kabar duka ini. “Keluarga korban saat ini telah diinformasikan mengenai kondisi korban dan rencana pemeriksaan di RSUD Porsea. Mereka dijadwalkan segera tiba di rumah sakit untuk mendampingi proses selanjutnya,” lanjut Kapolsek.

Hingga berita ini ditayangkan, proses penyelidikan masih terus berlangsung dan garis polisi sempat dipasang di area tertentu di atas kapal guna kepentingan olah TKP. Situasi di Pelabuhan Muliaraja berangsur kondusif setelah jasad korban dibawa pergi, dan masyarakat yang sebelumnya berkerumun mulai membubarkan diri kembali ke aktivitas masing-masing. Polisi berjanji akan memberikan pembaruan informasi segera setelah hasil pemeriksaan medis dan data lapangan terkumpul secara lengkap.

Tragedi Maut di Perlintasan Tanpa Palang: Kakek dan Dua Cucu Dihantam KA Putri Deli, Dua Nyawa Melayang

Kisaran – Duka mendalam menyelimuti warga di Jalan Budi Utomo, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit minibus dengan Kereta Api (KA) Putri Deli terjadi pada Minggu (15/02/2026). Peristiwa memilukan ini merenggut nyawa dua bocah yang merupakan kakak beradik, sementara kakek mereka kini dalam kondisi kritis dan tengah berjuang melewati masa maut di rumah sakit.

Insiden berdarah ini menambah panjang daftar kecelakaan di perlintasan kereta api tanpa palang pintu yang tersebar di wilayah Sumatera Utara. Kerusakan kendaraan yang cukup parah dan posisi korban yang mengenaskan di lokasi kejadian menjadi saksi bisu betapa kerasnya benturan yang terjadi antara moda transportasi besi tersebut dengan kendaraan roda empat milik korban.

Kronologi Kejadian: Teriakan Warga Tak Terdengar

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat mobil minibus yang dikemudikan oleh seorang pria lansia melaju dari arah Desa Pasar Lima, Rawang, menuju Siumbut-umbut. Di dalam mobil tersebut, sang kakek turut membawa dua orang cucunya. Saat mendekati perlintasan kereta api di Jalan Budi Utomo yang dikenal tidak memiliki palang pintu pengaman resmi, diduga pengemudi tidak menyadari kehadiran KA Putri Deli yang tengah melaju kencang.

Petugas Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) Kisaran, Tri Rochmad, menjelaskan bahwa sebenarnya upaya pencegahan telah dilakukan oleh warga sekitar. Penjaga perlintasan swadaya yang berada di lokasi sudah berusaha memberikan peringatan dengan berteriak sekencang mungkin bahwa ada kereta yang akan melintas.

“Diduga sopir tidak mendengar teriakan dari penjaga perlintasan tersebut. Akibatnya, kecelakaan tak terhindarkan. Benturan keras terjadi hingga membuat mobil beserta penumpangnya terpental sejauh kurang lebih 15 meter dari titik awal tabrakan,” ujar Tri Rochmad saat memberikan keterangan di lokasi kejadian yang sudah dipenuhi kerumunan warga.

Kondisi Korban Memilukan

Kekuatan hantaman KA Putri Deli membuat minibus tersebut ringsek tak berbentuk. Tragisnya, dua penumpang yang merupakan anak-anak dilaporkan tewas seketika di tempat kejadian dengan kondisi yang sangat mengenaskan akibat benturan hebat. Keduanya tidak sempat mendapatkan pertolongan medis karena luka berat yang diderita.

Sementara itu, sang kakek yang berada di kursi kemudi ditemukan dalam kondisi kritis dengan luka-luka di sekujur tubuh. Petugas kepolisian dibantu warga segera mengevakuasi sang kakek ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis intensif.

“Dua anak meninggal dunia di lokasi. Sedangkan sopir atau kakek korban saat ini dalam kondisi kritis dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Kami masih terus memantau perkembangannya,” tambah Tri Rochmad.

Penyelidikan Polisi dan Sorotan Keamanan Perlintasan

Pihak Kepolisian Resor (Polres) Asahan hingga kini masih terus melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan, termasuk memeriksa apakah ada faktor kelalaian atau kendala teknis pada kendaraan. Garis polisi telah dipasang di sekitar lokasi kejadian guna kepentingan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Kejadian ini kembali memantik sorotan publik terkait keamanan perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kabupaten Asahan. Warga berharap pemerintah daerah dan pihak PT KAI dapat segera mengambil langkah nyata, seperti pemasangan palang pintu otomatis atau penempatan petugas resmi, guna mencegah terulangnya tragedi serupa yang terus memakan korban jiwa.

Kini, jenazah kedua korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan, sementara pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar lebih ekstra waspada saat melintasi jalur kereta api, terutama di titik-titik yang tidak memiliki pengamanan memadai.

Ubah Lahan Bencana Jadi Tambang Emas Hijau, Bupati Taput Gebrak Program Sejuta Pohon Durian

Adiankoting, TAPANULI UTARA – Jumat (13/02/2026). Di atas tanah yang pernah luluh lantak akibat bencana, optimisme baru kini mulai berakar. Bupati Tapanuli Utara (Taput), Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, melakukan gebrakan strategis dengan mencanangkan Gerakan Penanaman Sejuta Pohon Durian di lokasi Hunian Tetap (Huntap) Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, Jumat siang.

Langkah ini bukan sekadar seremoni tanam pohon biasa. Ini adalah “operasi ekonomi” untuk mengubah wajah lahan kritis pascabencana menjadi sentra produktif yang memiliki nilai jual tinggi. Pemkab Taput secara agresif mendorong transformasi pertanian melalui komoditas durian lokal dan kemenyan yang diproyeksikan menjadi tulang punggung kesejahteraan baru bagi warga terdampak.

Injeksi Ribuan Bibit: Sinergi Anggaran Lintas Level

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam mengeksekusi visi ini terlihat dari kucuran modal bibit yang masif. Setelah sukses menyalurkan 2.500 batang bibit melalui P-APBD 2025, tahun 2026 ini intensitas bantuan semakin ditingkatkan.

Pemerintah daerah telah mengamankan alokasi 2.100 batang bibit durian unggul dari kantong APBD Kabupaten. Kekuatan ini bertambah signifikan dengan adanya pasokan tambahan 1.000 batang bibit dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Dalam pencanangan hari ini, sebanyak 500 batang durian lokal langsung ditanam di zona inti Huntap Dolok Nauli.

Bupati Jonius: “Ini Gerakan Masa Depan, Bukan Sekadar Simbol”

Dalam pidatonya yang menggelegar di lokasi penanaman, Bupati Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat menegaskan bahwa rehabilitasi lahan harus berbanding lurus dengan rehabilitasi ekonomi. Ia menepis anggapan bahwa program ini hanya bersifat jangka pendek.

“Penanaman sejuta pohon durian dan kemenyan ini adalah gerakan bersama untuk membangun masa depan Taput yang lebih hijau, produktif, dan sejahtera. Ini adalah investasi jangka panjang untuk anak cucu kita,” tegas Jonius dengan nada bicara yang tajam.

Menurutnya, durian dan kemenyan dipilih bukan tanpa alasan. Keduanya merupakan komoditas emas bagi Tapanuli Utara yang memiliki daya saing tinggi di pasar nasional bahkan internasional. Dengan penanaman masif, Jonius menargetkan terbentuknya “Sabuk Durian Taput” yang akan menarik arus wisatawan dan investor ke pedesaan.

Ekspansi ke Lima Kecamatan: Membentuk Kawasan Ekonomi Baru

Kepala Dinas Pertanian Taput, Viktor Siagian, mengungkapkan bahwa strategi ini akan dilakukan secara terintegrasi di lima wilayah kunci. Selain Adiankoting, fokus penanaman juga diarahkan ke Kecamatan Parmonangan, Pahae Jae, Purbatua, dan Simangumban.

Kelima kecamatan ini dipilih karena karakteristik tanahnya yang sangat cocok untuk pertumbuhan durian lokal berkualitas tinggi. Pemerintah ingin menciptakan ekosistem pertanian yang kuat, di mana petani tidak lagi bekerja sendiri-sendiri, melainkan dalam satu kawasan industri durian yang terpadu.

Turut hadir dalam aksi lapangan tersebut Wakil Bupati Deni Parlindungan Lumbantoruan, Kapolres Taput Ernis Sitinjak, serta jajaran kepala dinas terkait. Kehadiran seluruh lini kepemimpinan ini mengirimkan pesan kuat kepada masyarakat: pemerintah tidak akan meninggalkan warga di lokasi Huntap hanya dengan hunian, melainkan memberikan “alat pancing” berupa komoditas produktif untuk bangkit mandiri.

Gerakan ini diharapkan mampu memulihkan ekologi Tapanuli Utara yang sempat terluka akibat bencana, sekaligus mengubur kemiskinan dengan hasil panen durian yang melimpah di masa mendatang.