Gandeng Buddha Tzu Chi, Pemko Medan Bakal Bedah 500 Rumah Tak Layak Huni

MEDAN – Pemerintah Kota (Pemko) Medan bersama Yayasan Buddha Tzu Chi Sumatera Utara resmi menjalin kolaborasi strategis untuk membenahi kawasan kumuh. Melalui program “Berbenah Kampung”, sebanyak 500 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Medan akan segera direnovasi total.

Komitmen ini disambut hangat oleh Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, saat menerima audiensi Ketua Yayasan Buddha Tzu Chi Sumut, Mujianto, di Balai Kota Medan, Selasa (5/5/2026). Program ini sekaligus menjadi sokongan daerah terhadap gerakan gotong royong renovasi “Rumah Merah Putih” yang digagas Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Ketua Tzu Chi Sumut, Mujianto, mengungkapkan bahwa proyek bedah rumah di Kota Medan ini merupakan bagian dari misi besar yayasan untuk memperbaiki 5.000 rumah di seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Medan ditunjuk sebagai lokus utama untuk wilayah Sumatera Utara.

“Kami hadir membawa semangat mengabdi dan mencari berkah. Mengacu pada SOP nasional, kami mengalokasikan anggaran Rp30 juta per unit yang difokuskan untuk perbaikan aspek ‘Aladin’ atau Atap, Lantai, dan Dinding,” papar Mujianto, yang saat itu didampingi Ketua Tim Tanggap Darurat Tzu Chi Medan, Timmy Jawira.

Agar dampaknya terasa signifikan, renovasi tidak akan dilakukan secara acak, melainkan menyasar rumah-rumah dalam satu lingkungan yang terintegrasi (sistem lokalisasi). Strategi ini diharapkan mampu mengubah wajah kawasan kumuh secara drastis dan berkelanjutan.

Rico Waas menyampaikan apresiasi dan terima kasih mendalam atas kepedulian nyata yang terus ditunjukkan Yayasan Buddha Tzu Chi untuk warga Medan, mulai dari penanganan banjir hingga penuntasan masalah sosial di Belawan.

“Saat ini ada sekitar 61.000 rumah di Medan yang butuh perhatian. Kehadiran program 500 unit dari Buddha Tzu Chi ini adalah langkah awal yang sangat luar biasa,” kata Rico Waas, didampingi Sekda Wiriya Alrahman, Kadis Sosial Khoiruddin Rangkuti, dan Kadis Perkimcikataru Jhon Lase.

Agar program ini berjalan efektif dan tepat sasaran, Wali Kota Medan menitipkan tiga catatan penting kepada tim di lapangan:

• Clear and Clean Legalitas: Memastikan seluruh objek rumah yang dibedah berdiri di atas lahan yang sah dan memiliki dokumen hukum lengkap sesuai data pemerintah.
• Pemerataan Kuota: Mengusulkan pembagian wilayah (misal 100 unit per zona) agar dampak penataan kota bisa dirasakan lebih merata.
• Fleksibilitas Teknis: Mengharapkan adanya kelonggaran adaptasi anggaran di lapangan demi mencapai kualitas bangunan yang maksimal.

Rico menegaskan, Pemko Medan akan mengawal ketat basis data penerima bantuan agar tepat menyasar masyarakat kategori Desil 1 dan Desil 2, yakni kelompok warga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

“Warga Medan pasti sangat bahagia bisa memiliki hunian yang jauh lebih layak. Kami di pemerintahan siap memberikan dukungan penuh agar seluruh proses di lapangan berjalan tanpa hambatan,” pungkas Rico.

LPS Lindungi 28,78 Juta Rekening di Sumut, Cakupan Capai 99,9 Persen

MEDAN – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat pencapaian signifikan dalam perlindungan nasabah perbankan di Sumatera Utara. Sebanyak 28,78 juta rekening di wilayah ini telah terlindungi oleh LPS, atau mencakup 99,9 persen dari total rekening yang ada di Sumut.

Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, mengungkapkan bahwa angka ini merupakan indikator positif bagi stabilitas keuangan daerah. Menurutnya, cakupan perlindungan di Sumut sejalan dengan rata-rata nasional dan bahkan melampaui standar perlindungan internasional.

“Data terkini yang kami punya, secara nasional terdapat 677 juta rekening yang terlindungi. Di Sumut sendiri angkanya mencapai 28,78 juta rekening dengan cakupan 99,9 persen. Angka ini jauh melampaui angka internasional yang rata-rata hanya sekitar 80 persen,” ujar Farid Azhar Nasution saat memberikan sambutan dalam acara pengukuhan Ketua Perwakilan LPS I di Kantor Gubernur Sumut, Senin (4/5/2026).

Farid menekankan bahwa Sumatera Utara memiliki peran yang sangat strategis dalam menopang perekonomian, baik di tingkat regional Sumatera maupun nasional. Ia menilai ekosistem keuangan di Sumut saat ini dalam kondisi yang sehat dan terus menunjukkan tren pertumbuhan.

“Pada tahun 2025, kontribusi ekonomi Sumut terhadap PDB nasional mencapai 5,109 persen, yang merupakan tertinggi di Pulau Sumatera. Dari sisi perbankan, per Februari 2026, simpanan mencapai Rp340,68 triliun atau tumbuh 4,4 persen secara tahunan. Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan giro sebesar 13,84 persen dan tabungan sebesar 7,9 persen,” jelasnya.

Meski demikian, tantangan inklusi keuangan masih menjadi perhatian LPS. Farid memaparkan bahwa secara nasional masih terdapat sekitar 51 juta orang yang belum memiliki rekening bank, di mana 15 juta di antaranya berada pada usia produktif. LPS menargetkan penambahan setidaknya 2 juta rekening baru per tahun, sembari terus mengawasi rekening-rekening yang tidak aktif.

Terkait penguatan kelembagaan, kehadiran Kantor Perwakilan LPS di Medan dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dengan pemangku kepentingan di daerah.

“Penguatan Kantor Perwakilan LPS di Medan bukan sekadar urusan administratif. Ini adalah strategi kami untuk mendekatkan layanan, memperkuat koordinasi dengan otoritas terkait, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat di Sumatera Utara,” pungkas Farid.

Menyambung Nadi yang Terputus: Menanti Wajah Baru Jembatan Merah Putih Presisi di Torgamba

LABUSEL– Di bawah langit Dusun Bunut Pekan, sebuah harapan yang telah lama terkubur kini mulai menemukan bentuknya kembali. Rabu (22/4/2026), suara denting peletakan batu pertama bukan sekadar menandai dimulainya proyek fisik, melainkan menjadi simbol berakhirnya penantian panjang warga Desa Bunut dan Desa Pangarungan akan sebuah akses yang bermartabat.

Proyek yang diberi tajuk Jembatan Merah Putih Presisi ini lahir dari rahim kolaborasi antara Polres Labuhanbatu Selatan, Pemerintah Kecamatan Torgamba, dan PT Asam Jawa. Ini adalah jawaban atas realitas pahit yang selama bertahun-tahun harus dihadapi warga: terisolasi oleh kendala geografis yang menghambat laju ekonomi dan pendidikan.

Lebih dari Sekadar Beton dan Baja

Mewakili Kapolres Labuhanbatu Selatan, AKBP Aditya S.P. Sembiring, Kapolsek Torgamba AKP Sunipan Gurusinga, S.H., menekankan bahwa inisiatif ini adalah bentuk kehadiran negara di tengah kesulitan rakyat. Menurutnya, jembatan ini merupakan instrumen penting untuk memastikan hak-hak dasar masyarakat terpenuhi.

“Kita tidak hanya sedang membangun jembatan, kita sedang membangun masa depan. Kami ingin anak-anak sekolah melintas dengan rasa aman dan para petani bisa membawa hasil bumi mereka ke pasar tanpa harus bertaruh nyawa atau mengeluarkan biaya angkut yang mencekik,” tegas AKP Sunipan dengan nada yang lugas.

Target Kilat dengan Standar Kekuatan

Sinergi ini turut melibatkan peran aktif sektor swasta. Manajemen PT Asam Jawa berkomitmen menyelesaikan pengerjaan struktur dalam waktu singkat, yakni sekitar 20 hari. Namun, demi menjaga integritas bangunan, jembatan dijadwalkan baru bisa beroperasi penuh pada hari ke-41 pasca-dimulainya pembangunan.

Secara teknis, infrastruktur ini dirancang untuk mampu menahan beban hingga 7 ton. Kapasitas ini dinilai sangat ideal untuk mengakomodasi truk-truk pengangkut hasil pertanian—nadi utama ekonomi di wilayah Torgamba—yang selama ini kerap terkendala akses yang rapuh.

Harapan dari Akar Rumput

Pj Kepala Desa Bunut, Agus Pardamaian Panjaitan, tak mampu menyembunyikan rasa syukurnya. Baginya, jembatan ini adalah jawaban atas doa-doa yang selama ini dipanjatkan warga dalam setiap pertemuan desa. Suasana haru kian terasa saat Tuan Guru Khalifah Kamal Harun Nasution memimpin doa bersama, memohon kelancaran bagi para pekerja di lapangan.

“Selama ini kami seperti hidup di pulau yang terpisah. Membawa hasil panen adalah perjuangan tersendiri. Dengan jembatan ini, kami merasa beban hidup sedikit lebih ringan,” ungkap salah seorang warga yang hadir menyaksikan prosesi tersebut.

Langkah Polres Labuhanbatu Selatan ini mengirimkan pesan kuat tentang pentingnya sinergi lintas sektoral. Jembatan Merah Putih Presisi kini bukan lagi sekadar nama dalam draf perencanaan, melainkan bukti nyata pengabdian yang akan segera menyatukan kembali nadi-nadi ekonomi dan sosial yang sempat terputus di pelosok Torgamba. (Red)

Gubernur Bobby Nasution Dampingi Kapolri dan Titiek Soeharto Tinjau Korban Bencana Tapanuli Tengah, Bantuan Logistik 16 Truk Disalurkan

TAPANULI TENGAH – Upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Tengah mendapat perhatian serius dari jajaran pimpinan pusat dan daerah. Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mendampingi kunjungan kerja Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), untuk meninjau langsung kondisi para penyintas bencana alam pada Minggu (15/02/2026).

Kunjungan tersebut difokuskan di Hunian Sementara (Huntara) Asrama Haji Pinangsori, yang kini menjadi tumpuan hidup bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Berdasarkan pantauan di lokasi, sedikitnya 45 Kepala Keluarga (KK) masih bertahan di huntara tersebut sembari menantikan kepastian pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dari pemerintah.

Fasilitas Air Bersih dan Apresiasi Sinergitas Aparat

Dalam peninjauan tersebut, rombongan mengecek secara mendetail berbagai fasilitas pendukung, mulai dari posko layanan kesehatan hingga ketersediaan air bersih. Salah satu inovasi yang menarik perhatian adalah pengoperasian unit Mobile Water Treatment milik Brimob Polda Sumut. Teknologi ini mampu mengubah air sungai, air payau, hingga air laut menjadi air bersih siap konsumsi bagi para pengungsi.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, memberikan apresiasi tinggi terhadap kesiapsiagaan personel di lapangan. “Pemenuhan air bersih terpantau baik. Kami sangat berterima kasih kepada jajaran Polri, khususnya Brimob, atas penyediaan alat penyulingan air ini yang sangat membantu warga,” ujar Siti Hediati.

Ia juga mengungkapkan rasa harunya melihat dedikasi TNI dan Polri yang terjun langsung ke titik-titik tersulit. “Saya melihat sendiri bagaimana aparat Polri masuk ke lumpur, membantu membersihkan kayu dan sisa bencana di rumah warga,” tambahnya sembari berharap pembangunan Huntap dapat segera direalisasikan.

Penyaluran Bantuan Skala Besar: 16 Truk Logistik dan Material Bangunan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam mempercepat proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Secara simbolis, Kapolri menyerahkan bantuan logistik dalam jumlah besar kepada Bupati Tapanuli Tengah untuk didistribusikan kepada warga.

“Ada kurang lebih 16 truk bantuan yang kami salurkan, baik di Huntara ini maupun kabupaten lain yang terdampak. Bantuan meliputi pakaian, bahan makanan, obat-obatan, hingga perlengkapan sekolah seperti buku dan tas untuk anak-anak,” jelas Jenderal Listyo Sigit.

Tak hanya bahan pokok, Kapolri juga menyerahkan bantuan material berupa semen guna mendukung percepatan rekonstruksi bangunan yang rusak. Ia memastikan telah menginstruksikan seluruh jajaran personel di Sumatera Utara untuk tetap responsif dan bergerak cepat dalam mengawal masa transisi dari darurat menuju pemulihan.

Harapan bagi Masa Depan Anak-Anak Pengungsi

Kunjungan ditutup dengan momen hangat saat rombongan menyapa anak-anak di pengungsian. Para pimpinan memberikan pesan penyemangat agar mereka tetap rajin bersekolah dan menjaga harapan meski tengah berada di tengah keterbatasan fasilitas huntara.

Kehadiran Gubernur Bobby Nasution bersama Kapolri dan Ketua Komisi IV DPR RI ini menjadi sinyal kuat adanya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan masyarakat Tapanuli Tengah tidak berjuang sendirian. Akselerasi pembangunan Hunian Tetap kini menjadi prioritas utama agar warga dapat kembali memulai kehidupan yang layak dan aman dari ancaman bencana di masa depan.

R3P Sumut Dinilai Cacat Prosedural, Koalisi LSM Desak Gubernur Lakukan Revisi Total Pasca Bencana Berulang

Medan – Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait penanganan pasca-bencana kini tengah berada di bawah sorotan tajam. PESADA Perempuan Pembaharu bersama Konsorsium PERMAMPU dan jejaring Organisasi Masyarakat Sipil (CSO/LSM) di Sumatera Utara mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera merevisi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Tahun 2026-2028. Dokumen yang baru saja ditetapkan pada 30 Januari 2026 tersebut dinilai disusun secara terburu-buru, tidak partisipatif, dan gagal menangkap kebutuhan nyata masyarakat terdampak.

Kritik keras ini mencuat dalam kegiatan refleksi bertajuk “Upaya Tanggap Darurat Bencana dan Advokasi Fase Rehabilitasi dan Rekonstruksi” yang digelar secara hybrid pada Kamis (12/2/2026). Pertemuan ini melibatkan berbagai lembaga kemanusiaan dan lingkungan seperti WALHI, KKSP, YAPIDI, PKPA, Srikandi Lestari, hingga Yayasan PUSAKA Nias, serta LP2M Sumbar.

Abaikan Kerusakan Ekosistem dan Mitigasi Berkelanjutan

Direktur Eksekutif PESADA, Sartika Sianipar, dalam keterangan resminya yang diterima pada Minggu (15/2/2026), menekankan bahwa peristiwa banjir bandang yang kembali menerjang Tapanuli Tengah pada 11 Februari 2026 menjadi bukti nyata bahwa dokumen R3P saat ini tidak relevan. Menurutnya, pemerintah masih memandang bencana sebagai peristiwa tunggal, bukan siklus yang bisa berulang akibat kegagalan mitigasi.

Salah satu catatan kritis yang muncul dalam diskusi tersebut adalah kecenderungan pemerintah yang hanya menyalahkan faktor alam. Dokumen R3P Sumut dianggap hanya memperhitungkan curah hujan tinggi akibat Siklon Senyar sebagai penyebab utama, tanpa melihat kerusakan ekosistem hutan dan alih fungsi lahan yang tak terkendali di Sumatera Utara.

“Rencana R3P yang diperkirakan menelan biaya fantastis lebih dari Rp30 triliun ini jangan sampai hanya menjadi pengulangan risiko bencana. Seharusnya dokumen ini mencerminkan prinsip Build Back Better and Safer (membangun kembali lebih baik dan aman) yang berbasis pada pengurangan risiko bencana,” tegas Sartika Sianipar.

Minim Partisipasi Kelompok Marginal dan Bias Infrastruktur

Selain masalah ekologis, dokumen R3P Sumut juga dinilai sangat lemah dalam aspek pembangunan manusia. Aktivis lingkungan sekaligus akademisi Universitas HKBP Nomensen, Dimpos Manalu, bersama para peserta diskusi menyoroti minimnya ruang bagi kelompok marginal seperti perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat dalam proses penyusunan dokumen.

Beberapa poin krusial yang dianggap luput dari perhatian pemerintah antara lain:

• Dominasi Proyek Fisik: R3P saat ini sangat sarat dengan pembangunan infrastruktur dan perkantoran, namun sangat minim pada program pembangunan kapasitas manusia.
• Ketiadaan Data Terpilah: Tidak ditemukan data berbasis gender, umur, serta abilitas. Hal ini berdampak pada abainya kebutuhan aksesibilitas, layanan kesehatan reproduksi, serta dukungan psikososial bagi penyintas.
• Beban Domestik dan Psikologis: Bencana membawa dampak “tak kasat mata” seperti beban kerja domestik yang berlipat bagi perempuan dan tekanan psikologis hebat. Kasus bunuh diri seorang ibu di Sigiring-giring baru-baru ini menjadi alarm keras akan lemahnya perlindungan kesehatan mental pasca-bencana.

Tuntutan Koalisi LSM kepada Pemerintah

Mewakili gabungan NGO dan CSO, Sartika menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pertama, melakukan revisi total dokumen R3P dengan membuka ruang partisipasi publik yang bermakna. Kedua, melakukan pemutakhiran data terpilah secara sistematis untuk mengakomodir kebutuhan layanan kesehatan dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Ketiga, mengintegrasikan restorasi ekosistem sebagai bagian tak terpisahkan dari pemulihan ekonomi masyarakat.

Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumut, Zulham Effendi Siregar, yang hadir dalam pertemuan tersebut, turut mendengarkan langsung berbagai catatan kritis yang disampaikan para aktivis. Kini, publik menanti respons responsif dari Gubernur Sumatera Utara untuk membuktikan bahwa R3P bukan sekadar dokumen administratif cepat saji, melainkan peta jalan yang inklusif untuk melindungi warga dari ancaman bencana ekologis di masa depan.

“Sumatera Utara adalah wilayah rentan bencana ekologis. Kita butuh kolaborasi kuat dan pemerintah yang proaktif, bukan sekadar reaktif, demi resiliensi seluruh warga secara berkelanjutan,” pungkas Sartika.