November 17, 2026

Tiga Terdakwa Korupsi Dana BOS MAS Farhan Divonis Bebas, Hakim: Mereka Bekerja di Bawah Tekanan

0
IMG-20261117-WA2839

MEDAN – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap tiga terdakwa kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Farhan Syarif Hidayah, Kabupaten Deli Serdang, Senin, 16 November 2026.

Putusan dibacakan Ketua Majelis Hakim Hendra Hutabarat di ruang sidang Cakra VIII, Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan.

“Menyatakan para terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum,” kata Hendra.

Ketiga terdakwa itu yakni Handriyatul Akhbar selaku bendahara dana BOS MAS Farhan Syarif Hidayah, serta Bambang Ahmadi Karo-Karo dan Rino Tasri yang masing-masing bertugas sebagai operator sekolah.

Majelis hakim memerintahkan ketiga terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan. Hakim juga memerintahkan pemulihan hak mereka dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan para terdakwa bekerja di bawah tekanan Mesini yang berkasnya terpisah. Mesini merupakan pemilik Yayasan Farhan Syarif Hidayah, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang.

Hakim menilai pengelolaan dana BOS dilakukan oleh Mesini. Ketiga terdakwa tidak memiliki peran dalam pengelolaan dana tersebut. Perbuatan mereka dinilai sebatas menjalankan tugas administratif.

“Para terdakwa tidak menyalahgunakan kewenangan dan jabatan. Tidak terbukti bersalah melanggar dakwaan kesatu primair, kesatu subsider, serta dakwaan alternatif kedua,” kata Hendra.

Putusan bebas itu berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Labuhan Deli. JPU sebelumnya meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap ketiga terdakwa.

JPU Andrew Mugabe menuntut Handriyatul Akhbar dengan pidana penjara tiga tahun dan denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan. Sementara Bambang Ahmadi Karo-Karo dan Rino Tasri masing-masing dituntut pidana penjara dua tahun enam bulan serta denda Rp50 juta subsider 50 hari kurungan.

Dalam perkara itu, JPU menilai ketiga terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dalam pengelolaan dana BOS MAS Farhan Syarif Hidayah tahun anggaran 2022 hingga 2024. Perbuatan itu disebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp268,2 juta.

Dalam dakwaan kesatu primair, JPU mendasarkan sangkaan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta ketentuan terkait dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *