November 19, 2026

Tata Kelola Buruk, Fraksi PKS Ungkap Ratusan Aset Tanah Pemprov Sumut Bodong Tanpa Sertifikat

0
IMG-20261119-WA6130

MEDAN – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Sumatera Utara membongkar bobroknya manajemen pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data rekapitulasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, sebanyak 772 persil atau setara dengan 40 persen dari total 1.929 bidang tanah operasional maupun nonoperasional milik daerah ditemukan telantar tanpa kepemilikan sertifikat resmi.

Sengkarut legalitas tanah ini dibeberkan langsung oleh Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar, di Kota Medan pada Rabu 18 November 2026. Temuan krusial tersebut mengemuka setelah Panitia Khusus Aset melakukan audit mendalam terhadap inventarisasi kekayaan daerah yang dinilai rawan memicu sengketa hukum serta penguasaan ilegal oleh pihak ketiga.

Pansus Aset juga mendapati fakta ironis di mana sejumlah gedung sekolah negeri milik jajaran Pemprov Sumut ternyata didirikan di atas lahan HGU aktif maupun eks-HGU perkebunan milik korporasi lain. Pembiaran konflik ruang yang telah mengendap selama puluhan tahun ini berdampak buruk terhadap mandeknya alokasi anggaran pembangunan serta rehabilitasi fasilitas pendidikan di daerah.

Kekacauan administrasi ini juga merembet pada sektor Badan Usaha Milik Daerah, di mana Perumda Tirtanadi mengklaim kepemilikan nilai aset sebesar 1,8 triliun rupiah, namun data fisik yang tervalidasi baru menyentuh angka 900 miliar rupiah. Selain itu, jajaran Pansus mengkhawatirkan ancaman alih fungsi lahan dan pembabatan hutan seluas 80 hektare di kawasan tangkapan air Sibolangit yang berisiko memicu krisis pasokan air bersih bagi 50.000 kepala keluarga.

Merespons rentetan temuan tersebut, legislatif secara resmi melayangkan 13 poin rekomendasi penataan darurat kepada jajaran Pemprov Sumut, termasuk instruksi pembentukan tim kerja khusus akselerasi sertifikasi tanah berbasis digital. Jajaran pemerintah juga didesak segera mengalokasikan stimulus anggaran operasional dalam postur APBD 2027 untuk penyelesaian sengketa agraria, penelusuran dokumen kepemilikan, serta optimalisasi lahan tidur demi mendongkrak realisasi Pendapatan Asli Daerah.

Pansus memberikan tenggat waktu penyelesaian paling lama 12 bulan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk memimpin langsung koordinasi lintas instansi bersama Kementerian BUMN serta Kementerian ATR/BPN. Upaya ini dinilai mendesak agar seluruh kekayaan milik daerah memiliki kepastian hukum tetap dan tidak hanya berhenti pada dokumen laporan tahunan tanpa rencana aksi di lapangan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *