Penyaluran Bansos 2027 Berbasis Biometrik, Pemprov Sumut Kejar Target 4,8 Juta Rumah Tangga di Perlinsos Digital
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) melakukan langkah akselerasi dalam pemutakhiran data kemiskinan daerah. Guna menjamin ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial (bansos) pada tahun 2027, integrasi data calon penerima manfaat kini dialihkan sepenuhnya ke dalam sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital.
Hingga awal November 2026, tercatat sebanyak 1.111.422 rumah tangga di wilayah Sumatera Utara telah berhasil diverifikasi dan masuk ke dalam basis data digital. Angka ini mencakup sekitar 22,8 persen dari total target yang ditetapkan untuk wilayah Sumatera Utara, yakni sebanyak 4.864.605 rumah tangga.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, menegaskan bahwa Pemprovsu berkomitmen menyelesaikan sisa target verifikasi tersebut hingga akhir tahun anggaran 2026. Penegasan ini disampaikan usai mengikuti rapat koordinasi virtual lintas sektor bersama pemerintah pusat.
“Kami langsung menginstruksikan dinas terkait untuk memperkuat validasi lapangan. Fokus utama sistem ini adalah menyelaraskan data biometrik calon penerima guna meminimalkan risiko duplikasi atau salah sasaran,” jelas Timur.
Sistem Perlinsos Digital menyasar kelompok masyarakat yang berada pada kategori desil pertama hingga keempat, yang merupakan klaster dengan tingkat kesejahteraan sosial-ekonomi terendah. Data terpadu ini nantinya menjadi acuan tunggal untuk distribusi berbagai program bantuan strategis pemerintah, termasuk jaminan pendidikan, akses kesehatan gratis, hingga subsidi energi.
Sebagai tindak lanjut, koordinasi intensif kini diwajibkan antara Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD Dukcapil), serta jajaran pemerintah kabupaten dan kota setempat untuk memvalidasi elemen data kependudukan dasar.
Di tingkat nasional, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjabarkan bahwa alur kerja Perlinsos Digital bergerak melalui empat fase utama: pendaftaran terpusat, penilaian otomatis berbasis sistem kualifikasi, pencocokan nomor rekening bagi kandidat yang lolos verifikasi, hingga proses transfer dana bansos secara langsung (direct transfer) ke rekening penerima tanpa perantara.
Kementerian Sosial sendiri mematok target ambisius untuk mendigitalisasi data 48 juta keluarga, atau setara dengan 50 persen dari total 96.044.487 kartu keluarga yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Berdasarkan evaluasi berkala nasional, progres pendaftaran tertinggi saat ini dipimpin oleh Provinsi Aceh dengan capaian 51,25 persen, disusul Bali sebesar 50,73 persen, sedangkan Sumatera Utara terus memacu kinerja verifikasi guna mengejar ketertinggalan kuota daerah.
