HIMMAH Langkat Desak Pencopotan Plt. Kadis PUTR Terkait Infrastruktur yang Bobrok
LANGKAT – Gelombang protes terkait buruknya tata kelola infrastruktur di Kabupaten Langkat kembali mencuat ke permukaan. Himpunan Mahasiswa Langkat (HIMMAH) secara terbuka melayangkan tuntutan keras agar Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR/PUTR) Kabupaten Langkat segera dicopot dari jabatannya karena dinilai gagal mengatasi kerusakan jalan dan jembatan yang kian memprihatinkan.
Protes dan desakan reformasi birokrasi ini disampaikan langsung oleh Ketua PC HIMMAH Langkat, Dikky Wahyudi. Pihaknya menilai bahwa janji-janji perbaikan dari pemerintah daerah hingga saat ini tidak kunjung terealisasi, sementara kondisi fasilitas publik di lapangan terus mengalami kemerosotan. Masyarakat pun didesak untuk terus mengawal performa kepemimpinan Plt. Bupati Langkat, Tiorita br. Surbakti, dalam mengevaluasi jajarannya secara menyeluruh.
Dalam pernyataan resminya pada hari ini, Senin, 9 November 2026, Ketua PC HIMMAH Langkat Dikky Wahyudi menegaskan:
“Kondisi infrastruktur jalan di Langkat saat ini sudah rusak parah dan berada dalam status darurat yang mendesak tindakan tegas! Kami menuntut perubahan nyata, bukan sekadar janji palsu yang terus diumbar ke masyarakat. Penderitaan rakyat akibat infrastruktur yang bobrok ini harus segera diakhiri. Oleh karena itu, tuntutan kami hari ini jelas dan tanpa kompromi: satu kata, satu tindakan, segera copot Plt. Kadis PUTR Langkat karena dinilai tidak mampu bekerja memperbaiki fasilitas publik!”
Lebih lanjut, HIMMAH Langkat merincikan tiga poin maklumat utama yang ditujukan langsung kepada pemerintah daerah:
- Hentikan Pengaspalan Abal-Abal: Mendesak penghentian proyek pengerjaan jalan dengan kualitas rendah yang cepat rusak karena dinilai hanya menghamburkan anggaran daerah secara sia-sia.
- Renovasi Total Jembatan Rusak: Menuntut langkah konkret serta perbaikan menyeluruh terhadap sejumlah akses jembatan krusial yang kondisinya kini terputus atau rusak parah.
- Keadilan bagi Rakyat Langkat: Meminta hak mobilitas yang aman, layak, dan bebas hambatan sebagai bentuk pemenuhan hak dasar infrastruktur bagi seluruh masyarakat Langkat.
Dengan slogan “Satu Kata, Satu Tindakan: Copot!”, HIMMAH Langkat menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah nyata di lapangan. Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi resmi serta tanggapan dari pihak Dinas PUTR maupun Pemkab Langkat terkait desakan pencopotan dan tuntutan perbaikan ini masih terus dipantau oleh publik.
