Polemik Proyek KDKMP Asahan: Tuduhan Intimidasi dan Sengketa Rp4,6 Miliar Pecah di Media Sosial
ASAHAN – Sebuah video pengakuan warga Asahan bernama Andi Siswanto Sitorus viral di platform TikTok setelah dirinya meminta perlindungan hukum langsung kepada Presiden RI. Andi selaku mitra proyek pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di bawah naungan Kodim 0208/Asahan, mengklaim sisa pembayaran pengerjaan senilai Rp4,6 miliar belum dilunasi. Tidak hanya masalah materi, ia juga mengaku mendapatkan intimidasi serta ancaman dari oknum aparat yang membuatnya trauma hingga takut pulang ke rumah.
Menanggapi tuduhan serius tersebut, institusi Kodim 0208/Asahan langsung memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan duduk perkara. Melalui Pasi Intel Kapten Inf Zulfiadi Panjaitan dan Pasiter Kapten Inf Togar Lumban Raja, pihak TNI menegaskan bahwa narasi yang dibangun di media sosial tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
Berdasarkan data Kodim, proyek pengerjaan di delapan titik tersebut terpaksa dialihkan secara tertulis kepada pihak ketiga sejak Juni 2026. Langkah tegas ini diambil karena Andi dinilai gagal memenuhi target waktu pengerjaan selama 92 hari yang disepakati sejak November 2025, meskipun pihak Kodim sudah berulang kali melayangkan surat pemanggilan resmi dan meminta surat pernyataan bermeterai. Keterlambatan ini dinilai berdampak sistemik hingga memicu tunggakan pembayaran kepada para kuli bangunan serta pemasok material proyek.
Terkait sengketa finansial, pihak Kodim memaparkan kalkulasi berbasis aplikasi resmi Agrinas yang menunjukkan bahwa progres riil fisik bangunan saat proyek diambil alih hanya berkisar antara 43 hingga 80 persen. Berdasarkan hitungan volume kerja objektif tersebut, hak yang seharusnya diterima mitra adalah sebesar Rp5,39 miliar. Mengingat total dana yang telah digelontorkan institusi sudah menyentuh angka Rp5,3 miliar, maka selisih riil yang tersisa hanya sekitar Rp90 juta, bukan Rp4,6 miliar seperti yang diklaim secara sepihak oleh Andi. Pihak Kodim bahkan mengindikasikan adanya potensi kelebihan bayar jika mengacu pada catatan distribusi dana lainnya.
Pihak TNI menegaskan bahwa pemanggilan Andi ke markas Kodim murni bertujuan untuk melakukan rekonsiliasi data dan hitung ulang anggaran secara transparan bersama para pihak terkait, bukan untuk melakukan intimidasi. Langkah mediasi dengan pihak kreditor material juga telah diupayakan demi menyelesaikan sengkarut utang piutang secara akuntabel.
