Warga Mampu Masuk Daftar Bansos, Bupati Deli Serdang Minta Validasi Ulang Data Penerima
DELI SERDANG – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkomitmen memutakhirkan basis data penerima bantuan sosial guna mencegah potensi salah sasaran. Langkah ini ditegaskan Bupati Deli Serdang Asri Ludin Tambunan saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam penyaluran bantuan beras di Medan pada Senin, 9 November 2026.
Dalam evaluasi lapangan, Asri menyoroti masih ditemukannya warga berstatus ekonomi mampu yang justru tercatat dalam daftar penerima bantuan. Kondisi tersebut mendorong pemerintah kabupaten untuk melakukan verifikasi faktual agar alokasi bantuan benar-benar menyentuh masyarakat yang berhak.
Berdasarkan data penyaluran periode Oktober hingga Desember 2026, tercatat sebanyak 175.052 keluarga di Kabupaten Deli Serdang menjadi sasaran program bantuan beras. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan jatah total 30 kilogram beras untuk memenuhi kebutuhan selama tiga bulan.
Menanggapi temuan tersebut, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan membuka ruang koreksi penuh bagi pemerintah daerah maupun masyarakat apabila menemukan kejanggalan data di lapangan. Ia mengakui bahwa proses pendataan yang dilakukan dari tingkat pusat berpotensi luput dari kondisi riil masyarakat.
“Tadi Pak Bupati bilang, ada warga desil 1 tapi punya mobil. Nah, kalau ada yang salah, tolong dikoreksi, bisa diperbaiki data. Namanya juga data, yang mendata orang pusat kan, dia enggak lihat,” ujar Zulkifli.
Secara nasional, bantuan beras ini menyasar 33,2 juta keluarga yang masuk dalam kategori kelompok desil 1 hingga 4. Selain menyalurkan bantuan langsung, pemerintah pusat turut menggulirkan sejumlah intervensi pasar untuk menjaga stabilitas pasokan serta keterjangkauan harga pangan, khususnya di wilayah Sumatera Utara.
Langkah stabilisasi tersebut meliputi penyediaan 1 juta ton beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) seharga Rp13.100 per kilogram di Sumatera Utara, serta pelepasan 380 ribu ton beras khusus seharga Rp11.000 per kilogram guna menopang kebutuhan pelaku usaha mikro dan pengrajin makanan seperti pembuat kue serta bihun. Di samping itu, pemerintah juga mengalokasikan 100 ribu hingga 150 ribu ton jagung dengan harga Rp5.500 per kilogram untuk menekan biaya produksi para peternak ayam.
