Modal Bangkit Pascabencana: 16.118 Pelaku Usaha di Sumut Terima Banpres Rp48,35 Miliar
MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bekerja sama dengan Bank Sumut menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) senilai Rp48,35 miliar untuk memulihkan belasan ribu pelaku usaha mikro yang terdampak bencana alam. Bantuan stimulus modal ini diserahkan secara simbolis di Kantor Cabang Bank Sumut, Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan Sunggal, Jumat (13/11/2026).
Sebanyak 16.118 pelaku usaha mikro yang tersebar di 13 kabupaten dan kota di Sumatera Utara menerima bantuan tunai masing-masing sebesar Rp3 juta. Dana tersebut dialokasikan sebagai modal kerja langsung untuk membeli bahan baku, memperbaiki peralatan produksi yang rusak, serta memulai kembali operasional usaha yang sempat terhenti akibat bencana.
Pj Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, menjelaskan bahwa langkah taktis ini merupakan tindak lanjut penanganan dampak bencana yang melanda wilayah Sumatera Utara pada tahun 2025. Data pemprov mencatat ada 117.169 UMKM di 1.143 desa dan kelurahan yang mengalami kelumpuhan ekonomi akibat bencana alam. Pemulihan ekonomi masyarakat menjadi prioritas utama di samping perbaikan infrastruktur fisik yang rusak.
Penyaluran bantuan ini dilakukan melalui validasi ketat bersama Kementerian UMKM. Direktur Utama PT Bank Sumut, Heru Mardiansyah, menyatakan pihaknya ditunjuk sebagai lembaga keuangan resmi penyalur Banpres rehabilitasi usaha mikro tahun anggaran 2026. Untuk tahap pertama, pendistribusian dana diprioritaskan bagi wilayah terdampak di Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Langkat, dan Humbang Hasundutan.
Efendi Julianto, pelaku usaha makanan ringan asal Desa Paya Geli yang tempat usahanya sempat terendam banjir setinggi dada, mengakui bantuan modal ini sangat krusial. Dana hibah tersebut akan ia gunakan untuk membeli kembali mesin pendingin (freezer) dan peralatan memasak yang hancur agar dapat segera berproduksi kembali.
Guna memastikan efektivitas program, Pemprov Sumatera Utara menginstruksikan dinas terkait untuk mengawal ketat transparansi penyaluran di lapangan. Sinkronisasi data dengan pemerintah daerah tingkat kabupaten dan kota juga terus dikebut agar para pelaku usaha terdampak yang belum terakomodasi pada tahap pertama dapat segera diusulkan dalam gelombang berikutnya.
