Sembilan Tahun Mangkrak, DPRD Sumut Desak Penuntasan Irigasi Sei Wampu demi Swasembada Pangan
LANGKAT – Anggota Komisi A DPRD Sumatera Utara, Abdul Khair, mendesak sinergi lintas pemerintah untuk segera merampungkan proyek Bendung Sei Wampu di Kabupaten Langkat yang telah terbengkalai sejak tahun 2017. Proyek strategis nasional di bawah kendali Balai Wilayah Sungai Sumatera II ini dinilai menjadi kunci utama dalam mewujudkan target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Khair, waduk dan infrastruktur irigasi ini merupakan urat nadi pertanian warga Langkat. Setiap kali menggelar reses, para petani di lapangan selalu menagih realisasi proyek yang tak kunjung selesai tersebut karena berdampak langsung pada penghasilan mereka.
Berdasarkan data teknis, megaproyek ini dirancang untuk menyuplai air ke hampir 11.000 hektare lahan produktif di empat wilayah, yakni Kecamatan Stabat, Secanggang, Hinai, dan Wampu. Namun, pembangunannya saat ini terbelah dalam dua kondisi. Untuk jalur kiri dengan cakupan lahan sekitar 3.850 hektare, progres pengerjaan fisik telah menyentuh angka 80 persen. Sementara itu, untuk jalur kanan dengan cakupan lahan seluas 7.200 hektare, kondisinya masih sepenuhnya mangkrak.
Mandeknya proyek ini berdampak langsung pada kesejahteraan ekonomi lokal. Tanpa sistem pengairan yang optimal, para petani setempat hanya bisa melakukan satu kali masa tanam dalam setahun. Khair mengalkulasikan, jika irigasi berfungsi penuh, intensitas panen bisa digenjot minimal hingga tiga kali setahun dengan potensi hasil mencapai 6 ton gabah per hektare secara akumulatif.
Sebagai legislator dari Daerah Pemilihan XII Binjai–Langkat, Khair menegaskan komitmennya untuk mengawal hambatan non-teknis, termasuk urusan sengketa pembebasan lahan dan ganti rugi yang masuk dalam ruang lingkup bidang pertanahan Komisi A. Ia berharap Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah memprioritaskan penyelesaian sengketa ini agar sejalan dengan pilar Asta Cita terkait ketahanan pangan nasional.
