Rapimprov Kadin Sumut Soroti Biaya Logistik dan Kepastian Berusaha, Dorong Investasi Berkualitas

MEDAN – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara menegaskan perlunya penguatan iklim usaha dan investasi di tengah berbagai tantangan yang masih membayangi dunia usaha daerah. Persoalan biaya logistik, kepastian hukum, akses pembiayaan hingga hilirisasi industri menjadi sorotan dalam Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Sumut 2026.

Rapimprov Kadin Sumut digelar di Hotel Adimulia Medan, Kamis (24/09/2026), dan dipimpin langsung Ketua Umum Kadin Sumut Firsal Dida Mutyara. Forum tersebut mempertemukan jajaran pengurus Kadin Sumut, Kadin kabupaten/kota, asosiasi serta berbagai unsur dunia usaha.

Agenda ini sekaligus dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-58 Kadin Indonesia. Namun, forum tidak sekadar menjadi agenda rutin organisasi. Berbagai persoalan yang bersentuhan langsung dengan aktivitas ekonomi dan investasi di Sumatera Utara menjadi pembahasan utama.

Firsal Dida Mutyara menyoroti sejumlah tantangan yang dinilai masih menjadi beban bagi pelaku usaha, khususnya tingginya biaya logistik dan kebutuhan terhadap kepastian hukum serta kepastian dalam menjalankan kegiatan usaha.

Menurutnya, dukungan pemerintah terhadap dunia usaha perlu terus diperkuat agar investasi tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu, tetapi mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih merata di seluruh Sumatera Utara.

“Dunia usaha membutuhkan iklim yang memberikan kepastian. Efisiensi biaya, kepastian hukum dan kemudahan berusaha menjadi bagian penting untuk menjaga investasi tetap tumbuh,” menjadi garis besar perhatian yang mengemuka dalam forum tersebut.

Selain persoalan logistik dan regulasi, Rapimprov juga membahas sejumlah agenda strategis lainnya, mulai dari penguatan investasi, pengembangan UMKM, hilirisasi industri, perdagangan, infrastruktur, pembiayaan, ketenagakerjaan hingga digitalisasi.

Peningkatan daya saing produk asal Sumatera Utara juga menjadi perhatian. Kadin mendorong agar pelaku UMKM tidak hanya mampu bertahan di pasar lokal, tetapi memiliki akses yang lebih luas terhadap pasar nasional maupun internasional.

Sejumlah tokoh dunia usaha turut hadir dalam kegiatan tersebut, di antaranya Andi Atmoko Panggabean yang sebelumnya disebut sebagai Ketua Panitia Pelaksana Rapimprov Kadin Sumut 2026. Forum juga diikuti berbagai asosiasi dan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengembangan dunia usaha.

Dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, hadir Pj Sekdaprov Sumut Timur Tumanggor. Pemprov Sumut mendorong Kadin bersama seluruh pelaku usaha memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Timur menekankan bahwa penguatan dunia usaha tidak dapat dilepaskan dari pembangunan konektivitas antarwilayah, hilirisasi industri, perluasan akses pasar, pembiayaan serta investasi berkualitas.

Investasi, kata dia, diharapkan tidak berhenti pada masuknya modal ke Sumatera Utara. Lebih jauh, investasi harus mampu menciptakan lapangan kerja, membuka peluang transfer teknologi dan memperkuat kemitraan antara perusahaan besar dengan UMKM.

Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dari peningkatan aktivitas bisnis, tetapi juga memberikan dampak terhadap masyarakat dan pelaku usaha di berbagai daerah.

Rapimprov Kadin Sumut 2026 akhirnya diarahkan tidak berhenti pada forum konsolidasi organisasi. Hasil pembahasan diharapkan diterjemahkan menjadi rekomendasi dan program kerja yang terukur untuk menjawab persoalan konkret dunia usaha.

Penguatan konektivitas, perluasan akses pasar, percepatan hilirisasi, peningkatan daya saing produk, kemudahan pembiayaan serta kemitraan pemerintah dan dunia usaha menjadi sejumlah agenda yang diharapkan dapat ditindaklanjuti setelah Rapimprov.

Dengan demikian, forum tersebut diharapkan mampu menjadi salah satu pijakan bagi Kadin Sumut dan pemerintah daerah dalam membangun ekosistem usaha yang lebih kompetitif sekaligus mendorong investasi yang memberikan dampak nyata bagi perekonomian Sumatera Utara.