Masyarakat Pertanyakan Klarifikasi Poldasu Yang Tidak Sesuai Fakta Lapangan

DELI SERDANG – Tuntutan agar Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) segera menyampaikan klarifikasi resmi terus meluas hingga Minggu (25/10/2026). Publik mendesak adanya transparansi dan pertanggungjawaban mengenai akurasi data korban insiden di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, menyusul ditemukannya perbedaan signifikan antara pernyataan resmi otoritas dengan fakta medis di lapangan.

Gelombang desakan ini dipicu oleh rilis pers pada Kamis (22/10/2026) ketika Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Pol. Cornelius Mangarahon Simanjuntak, menyatakan bahwa delapan warga yang tertabrak dalam peristiwa tersebut berada dalam kondisi aman dan hanya mengalami luka lecet serta sudah kembali ke kediaman masing-masing.

Keterangan tersebut bertolak belakang dengan fakta yang disampaikan oleh salah satu korban, Muhammad Irlan. Melalui pihak keluarga, diungkapkan bahwa istrinya, Dini Fadila, justru mengalami cedera kepala yang sangat serius hingga harus menjalani operasi besar dan tidak sadarkan diri di RS Medistra. Kondisi kritis tersebut berujung duka setelah korban dinyatakan meninggal dunia pada Jumat pagi (23/10/2026).

Rentetan ketidaksesuaian ini menempatkan kredibilitas penyampaian informasi publik kepolisian dalam sorotan tajam. Masyarakat menilai konferensi pers seharusnya menjadi wadah penyampaian informasi yang akurat dan terverifikasi secara ketat dari institusi penegak hukum, bukan sekadar pemaparan formalitas yang mengaburkan kondisi nyata korban.

Peristiwa itu sendiri berawal pada Minggu malam (18/10/2026), saat mobil Toyota Yaris yang dikemudikan seorang warga bernama Doni kehilangan kendali setelah diduga menjadi sasaran penembakan oleh orang tidak dikenal di Dusun IV, Desa Bangun Rejo. Mobil yang oleng kemudian menghantam sepeda motor yang dikendarai keluarga Irlan dari arah belakang.

Hingga Minggu (25/10/2026), Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol. Dr. Ferry Walintukan belum memberikan tanggapan ataupun konfirmasi resmi saat dihubungi mengenai perbedaan mencolok laporan tersebut. Ketidakpastian ini mendorong munculnya desakan kepada Kapolri dan Kapolda Sumut untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penghimpunan data di lapangan agar kepercayaan publik terhadap akurasi informasi kepolisian tidak tergerus.