Skandal Aset DPRD Deli Serdang: Mantan Kabag Diduga “Kuasai” Mobil Dinas dan iPhone, Pejabat Baru Terlantar

Lubuk Pakam – Dugaan penyalahgunaan aset negara kembali mengguncang internal Sekretariat DPRD Kabupaten Deli Serdang. Mantan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Risalah dan Humas (HRH) DPRD Deli Serdang berinisial AK, kini menjadi sorotan tajam setelah diduga enggan mengembalikan sejumlah fasilitas negara meski dirinya sudah tidak lagi menjabat di posisi tersebut. Tindakan ini memicu kekisruhan fungsional lantaran pejabat penggantinya kini tidak memiliki sarana operasional untuk menjalankan tugas kedinasan.

Informasi yang dihimpun dari sumber internal di lingkungan DPRD Deli Serdang menyebutkan bahwa aset yang masih berada dalam penguasaan AK meliputi satu unit mobil dinas merk Mitsubishi Xpander, perangkat komunikasi berupa iPhone, hingga unit komputer kerja. Padahal, estafet kepemimpinan telah berganti kepada Nasaruddin Nasution, S.Sos., MM., yang telah resmi dilantik sejak Jumat (30/1/2026) lalu di Graha Bhinneka Perkasa Jaya.

Pejabat Baru Kehilangan Hak Operasional

Ketiadaan niat baik untuk mengembalikan aset tersebut berdampak langsung pada kinerja birokrasi. Sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa hingga memasuki pekan ketiga Februari, aset-aset tersebut belum juga diserahterimakan ke bagian perlengkapan atau pejabat baru.

“Iya, AK belum mengembalikan aset Sekretariat DPRD sejak digantikan akhir bulan Januari kemarin,” ungkap sumber tersebut pada Kamis (19/2/2026). Ironisnya, penguasaan aset secara sepihak ini disinyalir bukan pertama kalinya terjadi. AK diketahui pernah menempati posisi strategis tersebut selama dua periode kepemimpinan bupati yang berbeda, yakni pada masa Bupati Ashari Tambunan dan kini di bawah kepemimpinan Bupati Asri Ludin Tambunan.

Catatan rekam jejak menunjukkan perilaku serupa pernah terjadi saat AK dipindahkan menjadi Kepala Bidang (Kabid) di Satpol PP Deli Serdang pada masa transisi sebelumnya. Meski posisinya sempat digantikan oleh pejabat bernama Hendra, AK disebut-sebut tetap memegang kendali atas barang-barang inventaris milik negara tersebut, hingga akhirnya ia kembali “ditarik” menduduki jabatan yang sama di Sekretariat DPRD.

Dugaan “Backing” Kuat dan Lemahnya Penegakan Aturan

Isu ini semakin memanas dengan adanya aroma politik dan kedekatan kekuasaan. AK kini diketahui menjabat sebagai salah satu Kabid di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Deli Serdang. Muncul dugaan bahwa sikap keras kepala AK dalam mempertahankan aset negara dipicu oleh adanya dukungan atau “deking” kuat di lingkaran elite kekuasaan, yang membuat penegakan aturan administrasi aset seolah tumpul di hadapannya.

Kondisi ini memicu spekulasi mengenai ketegasan Bupati Deli Serdang, Asri Ludin Tambunan. Publik mempertanyakan mengapa seorang pejabat yang sudah pindah tugas masih mampu “membawa” inventaris dari instansi lamanya tanpa ada tindakan represif. Padahal, penggunaan kendaraan pelat merah untuk kepentingan pribadi oleh mantan pejabat merupakan pelanggaran nyata terhadap regulasi pengelolaan aset negara dan daerah.

Secara normatif, jika pendekatan persuasif menemui jalan buntu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang seharusnya melakukan penarikan paksa dengan pendampingan hukum. Langkah ini diperlukan agar aset negara tidak mubazir dan tetap berfungsi sesuai peruntukannya untuk mendukung pelayanan publik, bukan kepentingan individu.

Simpang Siur Informasi Pejabat Berwenang

Hingga berita ini diturunkan, AK yang coba dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler maupun pesan singkat WhatsApp terkait status aset tersebut belum memberikan jawaban. Bungkamnya AK menambah panjang daftar tanya mengenai komitmen integritas aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Deli Serdang.

Respons senada juga datang dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Deli Serdang, Dedi Maswardy, S.Sos., MAP. Saat dikonfirmasi mengenai langkah tegas Pemkab dalam menyelamatkan aset daerah, Sekda belum memberikan tanggapan resmi.

Namun, pernyataan kontradiktif justru datang dari Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Deli Serdang, Iwan Salewa. Saat dikonfirmasi singkat, Iwan mengklaim bahwa barang-barang inventaris tersebut telah dikembalikan. Pernyataan ini berbanding terbalik dengan fakta di lapangan dan keluhan sumber internal yang menyebutkan pejabat baru masih terhambat operasionalnya akibat ketiadaan fasilitas tersebut.

Ketidakjelasan status aset ini kini menjadi bola panas yang menuntut ketegasan pimpinan daerah. Jika dibiarkan, hal ini dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi tata kelola barang milik daerah di Kabupaten Deli Serdang ke depannya.

Oknum Pegawai Bea Cukai Teluk Nibung Digerebek Warga di Rumah Istri Orang, Kini Terancam Sanksi Pidana dan Etik

Tanjung Balai – Dunia kepabeanan di Sumatera Utara kembali tercoreng oleh ulah tidak terpuji salah satu oknum pegawainya. Seorang aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di Kantor Bea Cukai Teluk Nibung berinisial S, dilaporkan digerebek oleh warga saat berada di dalam rumah seorang wanita bersuami di kawasan Sei Apung Jaya, Kecamatan Tanjungbalai, Kabupaten Asahan. Insiden memalukan ini kini berbuntut panjang setelah suami sah dari wanita tersebut resmi menempuh jalur hukum.

Penggerebekan yang berlangsung dramatis tersebut terjadi pada Selasa (17/2/2026) dini hari, sekitar pukul 01.00 WIB. Warga sekitar yang sudah lama menaruh curiga terhadap gerak-gerik S akhirnya memutuskan untuk melakukan tindakan tegas. Kekesalan warga memuncak karena oknum pegawai Bea Cukai tersebut disinyalir kerap bertandang ke rumah wanita berinisial HS tersebut di jam-jam yang tidak wajar, padahal HS diketahui masih berstatus sebagai istri sah dari pria berinisial H.

Kronologi Penggerebekan dan Keresahan Warga

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, kehadiran S di kediaman HS bukanlah yang pertama kalinya. Warga menyebutkan bahwa oknum tersebut sering terlihat keluar-masuk rumah pada waktu subuh, sebuah pemandangan yang memicu kecurigaan mendalam di lingkungan sosial yang religius tersebut. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, terdengar suara warga yang meluapkan kekesalannya terhadap perilaku S yang dianggap melanggar norma kesusilaan.

“Sudah sering kulihat jantan ini keluar subuh,” ujar salah seorang warga yang merekam momen penggerebekan tersebut. Warga yang sudah jengah dengan situasi itu akhirnya melakukan pemantauan intensif hingga akhirnya mendapati S berada di dalam rumah HS pada tengah malam buta. Kehadiran S di rumah tersebut dinilai sangat tidak etis, mengingat dirinya sendiri dikabarkan masih memiliki istri sah dan merupakan pegawai aktif di instansi penegak hukum kepabeanan.

Proses Hukum di Polres Asahan

Kasus dugaan perselingkuhan dan perzinaan ini tidak berhenti pada aksi penggerebekan massa. Suami sah HS, berinisial H, langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib demi menuntut keadilan. Laporan tersebut teregistrasi dengan Surat Tanda Penerima Laporan nomor STTLP/B/151/II/2026/SPKT/POLRES ASAHAN/POLDA SUMUT. Dalam laporannya, H menjerat istrinya dan oknum pegawai Bea Cukai tersebut dengan Pasal 411 KUHP tentang Perzinaan.

Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Asahan, IPTU Rospita, mengonfirmasi adanya laporan tersebut. Ia menyatakan bahwa pihak kepolisian saat ini tengah melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap para saksi serta bukti-bukti yang ada di lapangan. “Masih proses,” jawab IPTU Rospita singkat saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Rabu (18/2/2026). Pihak kepolisian berkomitmen untuk menangani perkara ini secara profesional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Respons Pimpinan Bea Cukai: Tak Ada Toleransi Bagi Pelanggar Etik

Di sisi lain, Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Nibung, Dody, memberikan tanggapannya terkait keterlibatan anggotanya dalam skandal tersebut. Meski saat ini dirinya sedang berada di Jakarta untuk urusan dinas, Dody menegaskan bahwa instansinya tidak akan tinggal diam jika anggotanya terbukti melakukan pelanggaran hukum maupun kode etik pegawai negeri.

Ia menjelaskan bahwa setiap pegawai Bea Cukai terikat pada aturan disiplin pegawai yang ketat. Jika hasil pemeriksaan kepolisian nantinya membuktikan adanya tindak pidana perzinaan, maka S tidak hanya akan berhadapan dengan hukuman penjara, tetapi juga sanksi pemecatan atau penurunan pangkat sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Disiplin PNS.

“Saya belum memonitor langsung karena masih di Jakarta. Tapi, kalau memang nanti terbukti kami pasti akan tindak, karena itu ada kode etik dan ada PPNS yang akan menindaknya,” tegas Dody melalui sambungan telepon seluler. Kasus ini kini menjadi sorotan publik di Tanjungbalai dan Asahan, sebagai pengingat bagi para abdi negara untuk senantiasa menjaga martabat dan integritas, baik dalam kedinasan maupun kehidupan pribadi.

Oknum Nakes di Deli Serdang Diduga Cabuli Mahasiswi: Pelaku Sesumbar Kebal Hukum dengan Uang

Deli Serdang — Aksi bejat seorang oknum tenaga kesehatan kembali mencoreng dunia medis di Sumatera Utara. Seorang mahasiswi berinisial NK (18) menjadi korban dugaan pencabulan yang dilakukan oleh seorang pria berinisial DA (48) di Klinik Pratama Daar Syifa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Mirisnya, terduga pelaku yang dikenal sebagai mantri tersebut dilaporkan merespons laporan keluarga korban dengan sikap arogan dan sesumbar akan menyelesaikan kasus pidana ini menggunakan kekuatan uang.

Peristiwa memilukan ini terjadi pada Sabtu (10/01/2026) sekitar pukul 15.00 WIB. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi asusila tersebut dilakukan di dua lokasi berbeda dalam waktu yang berdekatan, yakni di dalam ruangan klinik dan di dalam mobil pribadi milik terlapor. Kasus ini kini tengah menjadi sorotan publik setelah pihak keluarga korban secara resmi membawa perkara ini ke ranah hukum.

Modus Operandi dan Kronologi Kejadian

Paman korban, Dody (48), mengungkapkan bahwa kejadian bermula saat keponakannya tersebut sedang berada di klinik untuk keperluan tertentu. Secara tiba-tiba, pelaku DA memaksa korban melakukan tindakan tidak senonoh di salah satu ruangan klinik. Tak berhenti di situ, pelaku kemudian membawa mahasiswi malang tersebut ke dalam mobilnya dengan dalih tertentu yang diduga kuat hanyalah jebakan.

Di dalam kendaraan, pelaku kembali melancarkan aksi bejatnya. Meski tidak sampai terjadi persetubuhan, Dody memaparkan bahwa korban mendapatkan perlakuan fisik yang sangat merendahkan martabat. “Tidak sampai hubungan suami istri, tapi korban dipaksa mencium, hingga tangan pelaku melakukan tindakan pelecehan di bagian sensitif korban. Ada macam-macam perlakuan tidak pantas di sana,” ujar Dody saat memberikan keterangan kepada wartawan.

Usai melancarkan aksinya, pelaku berupaya membungkam korban dengan memberikan uang tunai sebesar Rp1,5 juta. Dalih yang diberikan adalah untuk biaya pengobatan, namun keluarga meyakini itu adalah upaya suap agar korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang tuanya. “Dia bilang ‘jangan sampai orang tua tahu’, sambil memberikan uang itu,” tambah Dody.

Rekam Jejak Hitam dan Sikap Arogan Terlapor

Keluarga korban semakin berang setelah mengetahui bahwa DA bukanlah seorang dokter, melainkan tenaga kesehatan atau mantri yang diduga memiliki catatan hitam di masa lalu. Berdasarkan penuturan keluarga, DA disebut-sebut pernah terlibat dalam kasus serupa saat masih bertugas di Rumah Sakit Haji Medan. Informasi ini menambah kecurigaan bahwa pelaku merupakan predator kambuhan yang memanfaatkan posisinya di fasilitas kesehatan.

Ketika pihak keluarga mencoba mengklarifikasi dan mendatangi rumah terlapor untuk meminta pertanggungjawaban, DA justru menunjukkan sikap yang sangat tidak terpuji. Bukannya menunjukkan penyesalan, oknum nakes ini malah menantang keluarga korban dengan mengandalkan kekayaannya. Ia sesumbar bahwa proses hukum di kepolisian dapat diatur dengan materi yang ia miliki.

“Dia (pelaku) dengan arogan bilang, ‘aku banyak duit, biar uang lah, biar main uang kita di sana’. Pernyataan itu sangat menyakiti hati kami sebagai keluarga yang mencari keadilan,” ungkap Dody menirukan ucapan pelaku yang mengesankan dirinya kebal hukum.

Laporan Resmi ke Polrestabes Medan

Kecewa dengan sikap arogan pelaku, keluarga NK akhirnya resmi melaporkan kasus ini ke Polrestabes Medan. Mereka berharap pihak kepolisian bertindak tegas dan tidak terpengaruh oleh upaya intervensi materi yang sempat disesumbar oleh pelaku. Kasus ini kini sedang dalam penanganan intensif unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polrestabes Medan.

Praktisi hukum setempat menilai tindakan DA yang mencoba membungkap korban dengan uang dan menantang hukum dengan kekuatan materi dapat menjadi faktor pemberat dalam proses pengadilan nantinya. Selain terancam pasal pencabulan dalam KUHP atau Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pelaku juga bisa menghadapi sanksi etika profesi yang berat jika terbukti bersalah.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Klinik Pratama Daar Syifa belum memberikan pernyataan resmi terkait keterlibatan oknum nakesnya dalam kasus asusila ini. Sementara itu, korban NK dilaporkan masih mengalami trauma mendalam dan memerlukan pendampingan psikologis untuk memulihkan kondisi mentalnya pasca-insiden tragis tersebut. Keluarga menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

Geger Penemuan Jasad Kapten KMP Kaldera Toba di Pelabuhan Muliaraja, Polisi Selidiki Penyebab Kematian

BALIGE – Suasana tenang di Pelabuhan Muliaraja, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, mendadak berubah menjadi kegemparan setelah ditemukannya sesosok jasad pria di dalam kapal motor penyeberangan (KMP) Kaldera Toba yang tengah bersandar. Korban diketahui berinisial TS (52), yang menjabat sebagai kapten kapal tersebut, ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di sebuah ruangan yang dikenal sebagai room door pada siang hari ini, , Jumat (20/02/2026).

Penemuan jasad sang kapten terjadi di tengah keramaian masyarakat yang sedang beraktivitas di pasar tumpah dekat area pelabuhan. Tak pelak, kabar duka ini langsung memancing kerumunan warga yang ingin mengetahui secara pasti kejadian yang menimpa nakhoda kapal pelat merah tersebut. Sejumlah warga terlihat mengabadikan momen evakuasi menggunakan ponsel pintar mereka di tengah desas-desus yang berkembang di lokasi kejadian.

Kapolsek Balige, AKP Libertius Siahaan, dalam keterangannya mengonfirmasi bahwa pihaknya menerima laporan pertama kali dari Anak Buah Kapal (ABK) KMP Kaldera Toba sekitar pukul 13.30 WIB. Menanggapi laporan darurat tersebut, jajaran Kepolisian Sektor Balige langsung bergerak cepat guna mengamankan tempat kejadian perkara (TKP) serta berkoordinasi dengan tim medis.

“Setelah menerima laporan dari ABK kapal KMP Kaldera Toba, kami langsung mengambil langkah cepat dengan menghubungi pihak Inafis Polres Toba untuk melakukan penyelidikan awal di lokasi kejadian. Tim Inafis diturunkan guna menyisir bukti-bukti di sekitar ruangan tempat korban ditemukan,” ujar AKP Libertius Siahaan saat memberikan keterangan resmi, Jumat (20/2/2026).

Mengenai penyebab kematian, AKP Libertius menjelaskan bahwa saat ini kepolisian tengah mendalami berbagai kemungkinan. Berdasarkan keterangan awal, korban diketahui memiliki riwayat penyakit jantung. Namun, polisi juga meneliti dugaan lain, termasuk kemungkinan korban mengakhiri hidupnya sendiri. Meski demikian, pihak berwenang menegaskan bahwa motif di balik peristiwa tragis ini masih dalam tahap penyelidikan mendalam dan belum dapat disimpulkan secara prematur.

“Kita tidak bisa langsung menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi sebelum mendapatkan hasil dari proses penyelidikan dan pemeriksaan yang komprehensif. Semua kemungkinan, termasuk riwayat kesehatan korban maupun faktor lainnya, akan kita teliti dengan seksama untuk menemukan kebenaran yang sesungguhnya,” tambahnya dengan nada tegas.

Setelah dilakukan identifikasi awal oleh tim Inafis di atas kapal, jasad TS segera dievakuasi menggunakan kantong jenazah dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Porsea untuk menjalani proses visum. Langkah ini dilakukan guna memastikan apakah terdapat tanda-tanda kekerasan atau murni akibat gangguan kesehatan yang diderita korban sebelum meninggal dunia.

Pihak kepolisian juga telah menjalin komunikasi dengan keluarga korban untuk menyampaikan kabar duka ini. “Keluarga korban saat ini telah diinformasikan mengenai kondisi korban dan rencana pemeriksaan di RSUD Porsea. Mereka dijadwalkan segera tiba di rumah sakit untuk mendampingi proses selanjutnya,” lanjut Kapolsek.

Hingga berita ini ditayangkan, proses penyelidikan masih terus berlangsung dan garis polisi sempat dipasang di area tertentu di atas kapal guna kepentingan olah TKP. Situasi di Pelabuhan Muliaraja berangsur kondusif setelah jasad korban dibawa pergi, dan masyarakat yang sebelumnya berkerumun mulai membubarkan diri kembali ke aktivitas masing-masing. Polisi berjanji akan memberikan pembaruan informasi segera setelah hasil pemeriksaan medis dan data lapangan terkumpul secara lengkap.

Gubernur Bobby Nasution Dampingi Kapolri dan Titiek Soeharto Tinjau Korban Bencana Tapanuli Tengah, Bantuan Logistik 16 Truk Disalurkan

TAPANULI TENGAH – Upaya pemulihan pascabencana di Kabupaten Tapanuli Tengah mendapat perhatian serius dari jajaran pimpinan pusat dan daerah. Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mendampingi kunjungan kerja Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), untuk meninjau langsung kondisi para penyintas bencana alam pada Minggu (15/02/2026).

Kunjungan tersebut difokuskan di Hunian Sementara (Huntara) Asrama Haji Pinangsori, yang kini menjadi tumpuan hidup bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Berdasarkan pantauan di lokasi, sedikitnya 45 Kepala Keluarga (KK) masih bertahan di huntara tersebut sembari menantikan kepastian pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dari pemerintah.

Fasilitas Air Bersih dan Apresiasi Sinergitas Aparat

Dalam peninjauan tersebut, rombongan mengecek secara mendetail berbagai fasilitas pendukung, mulai dari posko layanan kesehatan hingga ketersediaan air bersih. Salah satu inovasi yang menarik perhatian adalah pengoperasian unit Mobile Water Treatment milik Brimob Polda Sumut. Teknologi ini mampu mengubah air sungai, air payau, hingga air laut menjadi air bersih siap konsumsi bagi para pengungsi.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, memberikan apresiasi tinggi terhadap kesiapsiagaan personel di lapangan. “Pemenuhan air bersih terpantau baik. Kami sangat berterima kasih kepada jajaran Polri, khususnya Brimob, atas penyediaan alat penyulingan air ini yang sangat membantu warga,” ujar Siti Hediati.

Ia juga mengungkapkan rasa harunya melihat dedikasi TNI dan Polri yang terjun langsung ke titik-titik tersulit. “Saya melihat sendiri bagaimana aparat Polri masuk ke lumpur, membantu membersihkan kayu dan sisa bencana di rumah warga,” tambahnya sembari berharap pembangunan Huntap dapat segera direalisasikan.

Penyaluran Bantuan Skala Besar: 16 Truk Logistik dan Material Bangunan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri dalam mempercepat proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Secara simbolis, Kapolri menyerahkan bantuan logistik dalam jumlah besar kepada Bupati Tapanuli Tengah untuk didistribusikan kepada warga.

“Ada kurang lebih 16 truk bantuan yang kami salurkan, baik di Huntara ini maupun kabupaten lain yang terdampak. Bantuan meliputi pakaian, bahan makanan, obat-obatan, hingga perlengkapan sekolah seperti buku dan tas untuk anak-anak,” jelas Jenderal Listyo Sigit.

Tak hanya bahan pokok, Kapolri juga menyerahkan bantuan material berupa semen guna mendukung percepatan rekonstruksi bangunan yang rusak. Ia memastikan telah menginstruksikan seluruh jajaran personel di Sumatera Utara untuk tetap responsif dan bergerak cepat dalam mengawal masa transisi dari darurat menuju pemulihan.

Harapan bagi Masa Depan Anak-Anak Pengungsi

Kunjungan ditutup dengan momen hangat saat rombongan menyapa anak-anak di pengungsian. Para pimpinan memberikan pesan penyemangat agar mereka tetap rajin bersekolah dan menjaga harapan meski tengah berada di tengah keterbatasan fasilitas huntara.

Kehadiran Gubernur Bobby Nasution bersama Kapolri dan Ketua Komisi IV DPR RI ini menjadi sinyal kuat adanya kolaborasi lintas sektor untuk memastikan masyarakat Tapanuli Tengah tidak berjuang sendirian. Akselerasi pembangunan Hunian Tetap kini menjadi prioritas utama agar warga dapat kembali memulai kehidupan yang layak dan aman dari ancaman bencana di masa depan.

Gelar Isra’ Mi’raj di Masjid Agung Al-Munawwaroh, Bupati Padang Lawas Ajak Warga Perkuat Iman Jelang Ramadhan

Padang Lawas – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas menyelenggarakan peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW sekaligus dirangkaikan dengan acara penyambutan Bulan Suci Ramadhan 1447 H/2026 M. Kegiatan yang sarat akan nilai spiritual ini dipusatkan di Masjid Agung Al-Munawwaroh, Sibuhuan, pada Kamis (12/02/2026). Momentum ini dimanfaatkan sebagai sarana refleksi diri dan penguatan ukhuwah Islamiyah bagi seluruh elemen masyarakat di daerah berjuluk “Negeri Seribu Suluk” tersebut.

Peringatan Isra’ Mi’raj tahun ini terasa lebih istimewa karena berdekatan dengan datangnya bulan suci Ramadan yang tinggal menghitung hari. Kehadiran jajaran pejabat daerah, tokoh agama, hingga pimpinan pondok pesantren menunjukkan sinergi yang kuat dalam menjaga nilai-nilai religiusitas di tengah dinamika pembangunan daerah.

Refleksi Perjalanan Spiritual dan Perintah Shalat

Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam Hasibuan, SE, dalam sambutannya menekankan bahwa Isra’ Mi’raj bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan peristiwa fundamental dalam sejarah peradaban Islam yang wajib dihayati makna esensialnya. Ia memaparkan kembali perjalanan agung Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga menembus Sidratul Muntaha.

“Peristiwa ini adalah mukjizat besar, di mana Nabi Muhammad SAW menerima perintah langsung untuk melaksanakan shalat lima waktu. Di Kabupaten Padang Lawas, kita peringati ini sebagai pengingat akan kewajiban utama kita sebagai hamba Allah SWT,” tutur Bupati Putra Mahkota di hadapan jamaah yang memadati masjid.

Lebih lanjut, Bupati menyatakan bahwa nilai-nilai kedisiplinan dan kepatuhan dalam ibadah shalat harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan birokrasi, guna mewujudkan tata kelola daerah yang amanah dan bermartabat.

Persiapan Batin Menyambut Ramadhan 1447 H

Memasuki agenda penyambutan bulan suci Ramadhan, Bupati mengingatkan bahwa transisi dari peringatan Isra’ Mi’raj menuju bulan puasa adalah fase krusial untuk melakukan “pembersihan” hati. Menurutnya, Ramadhan bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, melainkan ajang pembuktian penguasaan diri atas hawa nafsu.

“Momen keagamaan ini menjadi titik tolak kesiapan kita menyambut bulan suci. Ramadhan menuntut kita merefleksikan keimanan, penguasaan diri, dan pengendalian nafsu. Saya berharap kegiatan religius seperti ini terus berkelanjutan agar tali silaturahmi antara pemimpin dan rakyat tetap terjalin dengan kokoh,” tambahnya.

Pesan Moral dan Ukhuwah dari Ustadz Dr. Suprin Efendi

Suasana masjid semakin khidmat saat Ustadz Dr. Suprin Efendi Lubis, Lc, MA, menyampaikan tausiyahnya. Ia menggarisbawahi pentingnya integritas moral dalam setiap perjuangan hidup, baik secara individu maupun dalam bernegara. Ia mengajak para jamaah untuk mengedepankan persaudaraan di atas segala perbedaan.

“Meneguhkan persaudaraan dan ukhuwah Islamiyah adalah kunci. Ini sangat penting untuk kita tanamkan dan laksanakan secara nyata, bukan sekadar teori. Tanpa persatuan, umat akan mudah terombang-ambing,” tegas Dr. Suprin dalam ceramahnya yang memukau hadirin.

Melalui peringatan ini, diharapkan masyarakat Padang Lawas dapat mengambil hikmah untuk mempersiapkan diri secara lahir dan batin. Dengan iman yang lebih kokoh dan semangat ibadah yang meningkat, Ramadhan 1447 H diharapkan dapat menjadi ladang amal yang maksimal bagi seluruh warga.

Kehadiran Tokoh dan Elemen Masyarakat

Acara ini dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Pabung Kabupaten Padang Lawas Mayor Arh Shaleh Hasibuan, serta perwakilan dari unsur Kejaksaan dan Kepolisian. Turut hadir pula Pj. Sekretaris Daerah Panguhum Nasution, S.Sos, M.AP, Kakan Kemenag Dr. Kasman, S.Ag, MA, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, serta para Camat se-Kabupaten Padang Lawas.

Tak ketinggalan, hadir pengurus PKK Kabupaten, Ketua MUI, Ketua BSPL, serta pimpinan berbagai organisasi keagamaan, pemuda, dan mahasiswa. Kehadiran para pimpinan pondok pesantren bersama para jemaah menunjukkan kekompakan warga Padang Lawas dalam menyongsong hari-hari besar Islam dengan penuh antusiasme dan kedamaian.

Menuju Panggung Dunia: Rafael Samuel Siagian, Atlet Wushu Sumut Resmi Perkuat Timnas di Kejuaraan Dunia Junior China

Medan – Kabar membanggakan datang dari dunia olahraga bela diri Sumatera Utara. Salah satu putra terbaik binaan Pengurus Provinsi (Pengprov) Wushu Indonesia (WI) Sumut, Rafael Samuel Siagian, secara resmi dinyatakan lolos seleksi nasional (Seleknas). Capaian gemilang ini mengantarkan Rafael menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang akan berlaga di ajang bergengsi Kejuaraan Dunia Wushu Junior X Tahun 2026 di Tianjin, China, pada 23-31 Maret mendatang.

Kepastian pemanggilan Rafael tertuang dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI) nomor KEP-02/PB.WI/I/2026. Dalam keputusan tersebut, Rafael bersanding dengan 24 atlet dan 11 official pilihan dari seluruh penjuru tanah air. Ia dijadwalkan turun di nomor spesialisnya, yakni Sanda kelas 70 kilogram kategori youth.

Pembinaan Berkelanjutan dan Catatan Evaluasi

Keberhasilan Rafael menembus skuad Garuda menjadi bukti nyata bahwa denyut pembinaan atlet wushu di Sumatera Utara tetap terjaga. Namun, di balik rasa syukur tersebut, Pengprov WI Sumut tetap melakukan evaluasi mendalam terhadap pola pembinaan atlet usia muda.

Sekretaris Umum WI Sumut, Heriyanto, atau yang akrab disapa Ace, menyebutkan bahwa perbandingan jumlah atlet senior dan junior yang menembus level nasional menjadi catatan penting bagi pihaknya. Sebagai gambaran, untuk kategori senior, Sumatera Utara mampu meloloskan empat atlet, sementara untuk level junior kali ini baru Rafael yang berhasil menembus seleknas.

“Ini berarti pembinaan kita masih terus berlanjut, namun kita harus berbenah lagi. Di tingkat senior kita bisa mengirimkan empat atlet, sementara di junior baru satu. Ini menjadi motivasi agar ke depan lebih banyak lagi atlet junior Sumut yang berlatih keras dan mampu bersaing di berbagai ajang nasional,” ujar Heriyanto saat dikonfirmasi oleh Tribun Medan.

Persiapan di Kabupaten Toba dan Peta Kekuatan Internasional

Menjelang keberangkatan ke China, Rafael Samuel Siagian saat ini tengah menjalani program latihan intensif di daerah asalnya, Kabupaten Toba. Sesuai prosedur PB WI, para atlet nasional akan menjalani latihan mandiri di daerah masing-masing sembari menunggu penyelesaian administrasi sebelum berkumpul untuk Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) di Jakarta.

Terkait kualitas pelatihan di daerah, Heriyanto menyatakan keyakinan penuh pada pelatih di Kabupaten Toba. Rekam jejak pelatih di Toba dinilai sudah teruji, termasuk keberhasilan membawa atlet berprestasi di ajang Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas).

“Pelatih di Toba bukan orang baru. Beliau sudah membuktikan kapasitasnya di Popnas. Kami yakin persiapannya cukup serius. Mudah-mudahan nanti di level internasional, Rafael bisa membuktikan kemampuannya juga,” tegasnya.

Mengenai peluang di Tianjin nanti, pihak WI Sumut mengakui bahwa peta kekuatan di nomor Sanda (perkelahian bebas) internasional sangat dinamis dan sulit diprediksi. Setiap negara memiliki pola latihan yang berbeda, sehingga strategi “buta kekuatan lawan” harus diantisipasi dengan kesiapan fisik dan mental yang maksimal.

Harapan dan Motivasi bagi Atlet Muda

Masuknya nama Rafael dalam tim nasional diharapkan mampu menjadi pemantik semangat bagi ribuan atlet muda wushu lainnya di Sumatera Utara. Keberhasilan ini mengirimkan pesan kuat bahwa setiap atlet, dari manapun asalnya, memiliki peluang yang sama untuk berdiri di podium tertinggi asalkan memiliki kedisiplinan dan tekad yang kuat.

Pihak WI Sumut menekankan agar Rafael tetap menjaga fokus dan konsentrasi tinggi selama masa persiapan. Mengingat kategori Sanda memiliki risiko cedera yang cukup tinggi, aspek kehati-hatian dalam berlatih menjadi prioritas utama sebelum nantinya benar-benar beradu teknik dengan atlet-atlet terbaik dunia di China.

“Untuk Rafael, persiapannya harus lebih matang. Fokus dan konsentrasi penuh pada target. Ini adalah kesempatan emas untuk membawa nama harum Sumatera Utara dan Indonesia di kancah dunia,” tutup Heriyanto.

R3P Sumut Dinilai Cacat Prosedural, Koalisi LSM Desak Gubernur Lakukan Revisi Total Pasca Bencana Berulang

Medan – Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terkait penanganan pasca-bencana kini tengah berada di bawah sorotan tajam. PESADA Perempuan Pembaharu bersama Konsorsium PERMAMPU dan jejaring Organisasi Masyarakat Sipil (CSO/LSM) di Sumatera Utara mendesak Pemerintah Provinsi untuk segera merevisi dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Tahun 2026-2028. Dokumen yang baru saja ditetapkan pada 30 Januari 2026 tersebut dinilai disusun secara terburu-buru, tidak partisipatif, dan gagal menangkap kebutuhan nyata masyarakat terdampak.

Kritik keras ini mencuat dalam kegiatan refleksi bertajuk “Upaya Tanggap Darurat Bencana dan Advokasi Fase Rehabilitasi dan Rekonstruksi” yang digelar secara hybrid pada Kamis (12/2/2026). Pertemuan ini melibatkan berbagai lembaga kemanusiaan dan lingkungan seperti WALHI, KKSP, YAPIDI, PKPA, Srikandi Lestari, hingga Yayasan PUSAKA Nias, serta LP2M Sumbar.

Abaikan Kerusakan Ekosistem dan Mitigasi Berkelanjutan

Direktur Eksekutif PESADA, Sartika Sianipar, dalam keterangan resminya yang diterima pada Minggu (15/2/2026), menekankan bahwa peristiwa banjir bandang yang kembali menerjang Tapanuli Tengah pada 11 Februari 2026 menjadi bukti nyata bahwa dokumen R3P saat ini tidak relevan. Menurutnya, pemerintah masih memandang bencana sebagai peristiwa tunggal, bukan siklus yang bisa berulang akibat kegagalan mitigasi.

Salah satu catatan kritis yang muncul dalam diskusi tersebut adalah kecenderungan pemerintah yang hanya menyalahkan faktor alam. Dokumen R3P Sumut dianggap hanya memperhitungkan curah hujan tinggi akibat Siklon Senyar sebagai penyebab utama, tanpa melihat kerusakan ekosistem hutan dan alih fungsi lahan yang tak terkendali di Sumatera Utara.

“Rencana R3P yang diperkirakan menelan biaya fantastis lebih dari Rp30 triliun ini jangan sampai hanya menjadi pengulangan risiko bencana. Seharusnya dokumen ini mencerminkan prinsip Build Back Better and Safer (membangun kembali lebih baik dan aman) yang berbasis pada pengurangan risiko bencana,” tegas Sartika Sianipar.

Minim Partisipasi Kelompok Marginal dan Bias Infrastruktur

Selain masalah ekologis, dokumen R3P Sumut juga dinilai sangat lemah dalam aspek pembangunan manusia. Aktivis lingkungan sekaligus akademisi Universitas HKBP Nomensen, Dimpos Manalu, bersama para peserta diskusi menyoroti minimnya ruang bagi kelompok marginal seperti perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan masyarakat adat dalam proses penyusunan dokumen.

Beberapa poin krusial yang dianggap luput dari perhatian pemerintah antara lain:

• Dominasi Proyek Fisik: R3P saat ini sangat sarat dengan pembangunan infrastruktur dan perkantoran, namun sangat minim pada program pembangunan kapasitas manusia.
• Ketiadaan Data Terpilah: Tidak ditemukan data berbasis gender, umur, serta abilitas. Hal ini berdampak pada abainya kebutuhan aksesibilitas, layanan kesehatan reproduksi, serta dukungan psikososial bagi penyintas.
• Beban Domestik dan Psikologis: Bencana membawa dampak “tak kasat mata” seperti beban kerja domestik yang berlipat bagi perempuan dan tekanan psikologis hebat. Kasus bunuh diri seorang ibu di Sigiring-giring baru-baru ini menjadi alarm keras akan lemahnya perlindungan kesehatan mental pasca-bencana.

Tuntutan Koalisi LSM kepada Pemerintah

Mewakili gabungan NGO dan CSO, Sartika menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pertama, melakukan revisi total dokumen R3P dengan membuka ruang partisipasi publik yang bermakna. Kedua, melakukan pemutakhiran data terpilah secara sistematis untuk mengakomodir kebutuhan layanan kesehatan dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender. Ketiga, mengintegrasikan restorasi ekosistem sebagai bagian tak terpisahkan dari pemulihan ekonomi masyarakat.

Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumut, Zulham Effendi Siregar, yang hadir dalam pertemuan tersebut, turut mendengarkan langsung berbagai catatan kritis yang disampaikan para aktivis. Kini, publik menanti respons responsif dari Gubernur Sumatera Utara untuk membuktikan bahwa R3P bukan sekadar dokumen administratif cepat saji, melainkan peta jalan yang inklusif untuk melindungi warga dari ancaman bencana ekologis di masa depan.

“Sumatera Utara adalah wilayah rentan bencana ekologis. Kita butuh kolaborasi kuat dan pemerintah yang proaktif, bukan sekadar reaktif, demi resiliensi seluruh warga secara berkelanjutan,” pungkas Sartika.

Eksodus Pejabat di Era Bobby Nasution: Enam Kepala OPD Sumut Mundur Berjamaah, Ada Apa?

Medan – Dinamika politik dan birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) tengah menjadi sorotan tajam publik. Belum genap satu tahun menjabat sebagai Gubernur Sumatera Utara, kepemimpinan Bobby Nasution diwarnai dengan fenomena “eksodus” para pejabat teras. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang seharusnya menjadi pilar eksekutif justru kerap mengalami perombakan, bahkan tercatat sebanyak enam Kepala OPD telah menyatakan pengunduran diri dalam rentang waktu yang relatif berdekatan.

Fenomena mundurnya para pejabat eselon II ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat maupun pengamat kebijakan publik. Apakah murni karena alasan personal, ataukah ada tekanan beban kerja serta ketidakcocokan visi dalam akselerasi pembangunan yang dicanangkan sang Gubernur muda tersebut?

Daftar Panjang Pejabat yang Meletakkan Jabatan

Berdasarkan data yang dihimpun, gelombang pengunduran diri ini melibatkan dinas-dinas strategis yang memegang peranan vital dalam pelayanan publik dan infrastruktur. Berikut adalah daftar Kepala OPD yang memilih mundur dari jabatannya di masa kepemimpinan Bobby Nasution:

No	Nama Pejabat	Jabatan terakhir	Tanggal Mundur	Alasan Resmi
1	Fitra Kurnia	Kadis Perindag ESDM	09 Februari 2026	Fokus pada keluarga
2	Hendra Dermawan	Kadis PUPR	09 Februari 2026	Merasa tidak mampu bekerja maksimal
3	Rajali	Kadis Ketahanan Pangan & Hortikultura	20 Oktober 2025	Faktor kesehatan (Sakit)
4	Hasmirizal	Kadis Perkim Sumut	14 Oktober 2025	Fokus pada keluarga
5	M. Rahmadani	Kepala BKAD Sumut	16 Mei 2025	Fokus melanjutkan pendidikan
6	Ilyas Sitorus	Kadis Kominfo Sumut	24 Maret 2025	Pensiun dini (Terseret kasus hukum)

Antara Urusan Domestik dan Ketidakmampuan Profesional

Dua pengunduran diri terbaru terjadi secara beruntun pada Senin (9/2/2026). Fitra Kurnia, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Energi Sumber Daya Mineral (Disperindag ESDM), memilih mundur dengan alasan ingin lebih fokus kepada keluarga. Namun, yang paling menarik perhatian adalah pengunduran diri Hendra Dermawan dari posisi strategis sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR). Secara mengejutkan, Hendra mengaku bahwa dirinya merasa tidak mampu bekerja secara maksimal dalam mengemban amanah tersebut.

Pengakuan “tidak mampu” dari seorang Kadis PUPR ini memicu spekulasi mengenai tingginya standar kinerja atau ritme kerja yang diterapkan oleh Gubernur Bobby Nasution, mengingat sektor infrastruktur merupakan prioritas utama dalam masa jabatannya.

Skandal Hukum dan Pensiun Dini

Jauh sebelum hiruk-pikuk pengunduran diri di awal tahun 2026, kursi Kadis Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut sudah lebih dulu berguncang. Ilyas Sitorus mengajukan pensiun dini pada Maret 2025. Namun, langkah ini diduga kuat berkaitan dengan masalah hukum. Hanya berselang sehari setelah pengunduran dirinya, Ilyas ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan software perpustakaan digital di Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara dengan kerugian negara mencapai Rp 1,8 Miliar.

Rentetan mundurnya pejabat ini, mulai dari alasan kesehatan seperti yang dialami Rajali hingga ambisi pendidikan oleh Muhammad Rahmadani, menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam struktur manajerial Pemprov Sumut.

Tantangan Stabilitas Birokrasi

Pengamat birokrasi menilai bahwa seringnya pergantian pimpinan di level OPD dapat menghambat kesinambungan program kerja yang telah direncanakan. Jika posisi-posisi kunci terus diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt), dikhawatirkan pengambilan keputusan strategis tidak akan berjalan optimal.

Hingga saat ini, pihak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara belum memberikan keterangan resmi yang lebih komprehensif mengenai apakah akan dilakukan seleksi terbuka (Lelang Jabatan) secara besar-besaran untuk mengisi kekosongan tersebut. Publik kini menanti langkah tegas Gubernur Bobby Nasution dalam menata ulang “kabinetnya” demi memastikan roda pemerintahan Sumut tetap berjalan di jalur yang benar tanpa gangguan stabilitas internal yang berkepanjangan.

Tragedi Maut di Perlintasan Tanpa Palang: Kakek dan Dua Cucu Dihantam KA Putri Deli, Dua Nyawa Melayang

Kisaran – Duka mendalam menyelimuti warga di Jalan Budi Utomo, Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Sebuah kecelakaan maut yang melibatkan satu unit minibus dengan Kereta Api (KA) Putri Deli terjadi pada Minggu (15/02/2026). Peristiwa memilukan ini merenggut nyawa dua bocah yang merupakan kakak beradik, sementara kakek mereka kini dalam kondisi kritis dan tengah berjuang melewati masa maut di rumah sakit.

Insiden berdarah ini menambah panjang daftar kecelakaan di perlintasan kereta api tanpa palang pintu yang tersebar di wilayah Sumatera Utara. Kerusakan kendaraan yang cukup parah dan posisi korban yang mengenaskan di lokasi kejadian menjadi saksi bisu betapa kerasnya benturan yang terjadi antara moda transportasi besi tersebut dengan kendaraan roda empat milik korban.

Kronologi Kejadian: Teriakan Warga Tak Terdengar

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat mobil minibus yang dikemudikan oleh seorang pria lansia melaju dari arah Desa Pasar Lima, Rawang, menuju Siumbut-umbut. Di dalam mobil tersebut, sang kakek turut membawa dua orang cucunya. Saat mendekati perlintasan kereta api di Jalan Budi Utomo yang dikenal tidak memiliki palang pintu pengaman resmi, diduga pengemudi tidak menyadari kehadiran KA Putri Deli yang tengah melaju kencang.

Petugas Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) Kisaran, Tri Rochmad, menjelaskan bahwa sebenarnya upaya pencegahan telah dilakukan oleh warga sekitar. Penjaga perlintasan swadaya yang berada di lokasi sudah berusaha memberikan peringatan dengan berteriak sekencang mungkin bahwa ada kereta yang akan melintas.

“Diduga sopir tidak mendengar teriakan dari penjaga perlintasan tersebut. Akibatnya, kecelakaan tak terhindarkan. Benturan keras terjadi hingga membuat mobil beserta penumpangnya terpental sejauh kurang lebih 15 meter dari titik awal tabrakan,” ujar Tri Rochmad saat memberikan keterangan di lokasi kejadian yang sudah dipenuhi kerumunan warga.

Kondisi Korban Memilukan

Kekuatan hantaman KA Putri Deli membuat minibus tersebut ringsek tak berbentuk. Tragisnya, dua penumpang yang merupakan anak-anak dilaporkan tewas seketika di tempat kejadian dengan kondisi yang sangat mengenaskan akibat benturan hebat. Keduanya tidak sempat mendapatkan pertolongan medis karena luka berat yang diderita.

Sementara itu, sang kakek yang berada di kursi kemudi ditemukan dalam kondisi kritis dengan luka-luka di sekujur tubuh. Petugas kepolisian dibantu warga segera mengevakuasi sang kakek ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis intensif.

“Dua anak meninggal dunia di lokasi. Sedangkan sopir atau kakek korban saat ini dalam kondisi kritis dan sudah dilarikan ke rumah sakit. Kami masih terus memantau perkembangannya,” tambah Tri Rochmad.

Penyelidikan Polisi dan Sorotan Keamanan Perlintasan

Pihak Kepolisian Resor (Polres) Asahan hingga kini masih terus melakukan penyelidikan mendalam untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan, termasuk memeriksa apakah ada faktor kelalaian atau kendala teknis pada kendaraan. Garis polisi telah dipasang di sekitar lokasi kejadian guna kepentingan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Kejadian ini kembali memantik sorotan publik terkait keamanan perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Kabupaten Asahan. Warga berharap pemerintah daerah dan pihak PT KAI dapat segera mengambil langkah nyata, seperti pemasangan palang pintu otomatis atau penempatan petugas resmi, guna mencegah terulangnya tragedi serupa yang terus memakan korban jiwa.

Kini, jenazah kedua korban telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk disemayamkan, sementara pihak kepolisian mengimbau kepada seluruh pengguna jalan agar lebih ekstra waspada saat melintasi jalur kereta api, terutama di titik-titik yang tidak memiliki pengamanan memadai.