Ratusan Massa DPN dan Mahasiswa Kepung PLN UID Sumut, Tuntut Ganti Rugi Elektronik Hingga Jebol Pagar Kantor
MEDAN — Eskalasi kemarahan publik terhadap kinerja pelayanan PT PLN (Persero) kembali meledak di Kota Medan. Ratusan massa yang tergabung dalam Dewan Peduli Negeri (DPN) bersama elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran dengan mengepung Kantor PLN Unit Induk Distribusi (UID) Sumatera Utara di Jalan K.L. Yos Sudarso, Medan, Selasa (02/06/2026). Aksi konfrontatif ini dipicu oleh akumulasi kekecewaan pelanggan yang menuntut akuntabilitas serta realisasi kompensasi nyata atas kerusakan massal peralatan elektronik warga, yang diduga kuat akibat fenomena biarpet atau pemadaman listrik secara sepihak dalam beberapa waktu terakhir.
Berdasarkan pantauan langsung di lokasi, gelombang massa dari berbagai wilayah mulai memadati dan memblokade area depan gerbang kantor sejak pagi hari. Uniknya, sebagai bentuk teatrikal protes sekaligus bukti riil kerugian materiil, para demonstran turut membawa berbagai perlengkapan elektronik rumah tangga mereka yang telah rusak, mulai dari televisi, mesin cuci, hingga tumpukan bola lampu, kemudian memajangnya di depan Gedung PLN UID Sumut.
Suasana di area unjuk rasa seketika berubah menjadi sangat mencekam dan diwarnai ketegangan tinggi. Massa yang emosional terus merangsek maju dan melakukan tekanan massa agar diizinkan masuk guna mengonfrontasi langsung Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) PLN UID Sumut. Akibat kalah jumlah dan sengitnya aksi saling dorong antara demonstran dengan petugas keamanan, pintu pagar besi Kantor PLN UID Sumut akhirnya dilaporkan jebol dihantam luapan kemarahan massa.
Ketegangan verbal maupun fisik ini kian diperparah oleh sikap manajemen PLN yang dinilai tidak akomodatif dan terkesan menyepelekan aspirasi publik. Kekecewaan para pengunjuk rasa mencapai puncaknya ketika mereka mengetahui bahwa tidak ada satu pun pimpinan wilayah atau pengambil kebijakan tertinggi PLN yang bersedia keluar. Massa hanya dihadapkan dengan perwakilan dari divisi manajemen komunikasi yang dianggap tidak memiliki kewenangan eksekutif untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi tersebut.
Bagi gerbong demonstran, pertemuan ini bukan lagi ruang diplomasi untuk mendengarkan dalih teknis atau alasan operasional dari pihak PLN, melainkan sebuah forum eksekusi tuntutan ganti rugi atas beban finansial yang harus ditanggung masyarakat kecil akibat ketidakstabilan pasokan listrik.
“Kami tidak butuh permintaan maaf! Kami butuh bukti nyata terkait kompensasi. Jangan terlalu lama masyarakat menunggu!” teriak koordinator aksi, Acil Tattoo, dengan nada lantang saat berorasi di atas mobil komando di hadapan ratusan demonstran, Selasa (02/06/2026).
Acil Tattoo menegaskan bahwa batas kesabaran masyarakat telah habis menghadapi janji-janji manis korporasi pelat merah tersebut. Absennya Kakanwil PLN dalam merespons langsung kehadiran rakyat dinilai sebagai potret nyata buruknya manajemen krisis PLN, sekaligus memperlebar ketidakpercayaan publik terhadap komitmen BUMN tersebut dalam melayani masyarakat.
“Ratusan orang datang membawa keresahan, tetapi yang ditemui hanya perwakilan. Ada apa dengan PLN? Kenapa pimpinan wilayah tidak berani memimpin dan menemui rakyat?” pungkas Acil di akhir orasinya. Massa mengancam akan mengerahkan gelombang aksi yang lebih besar jika PLN tidak segera mengeluarkan surat keputusan resmi terkait mekanisme ganti rugi dalam waktu dekat.

