November 17, 2026

Pemprov Sumut Segera Larang Peredaran Vape, Bobby Nasution Siapkan Kredit Khusus bagi UMKM Terdampak

0
bobby-nasution-1794306437591_169

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) bersiap memberlakukan larangan total terhadap penggunaan maupun perdagangan rokok elektrik atau vape. Kebijakan tegas ini ditargetkan rampung melalui pengesahan rancangan peraturan daerah (Ranperda) pada akhir November 2026.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan langkah tersebut saat menghadiri kegiatan Panggung Demokrasi Mahasiswa bersama Aliansi Cipayung Plus dan Aliansi BEM se-Sumut di Kantor Dinas Perhubungan Sumut, Medan, Selasa (10/11/2026). Regulasi pelarangan vape, pod, dan sejenisnya akan dimasukkan ke dalam Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya yang merupakan revisi dari Perda Nomor 1 Tahun 2019.

Setelah regulasi tersebut disepakati bersama DPRD Sumut dan resmi disahkan, aktivitas jual beli serta konsumsi rokok elektrik di seluruh wilayah Sumatera Utara tidak lagi diizinkan.

Guna meredam dampak ekonomi akibat penutupan usaha tersebut, Pemprov Sumut menyiapkan solusi transisi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang selama ini berjualan vape secara legal. Bobby menyatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Bank Sumut untuk merancang skema kredit khusus agar para pedagang dapat mengalihkan modalnya ke sektor usaha lain.

Skema pembiayaan tersebut mencakup opsi subsidi bunga pinjaman dari pemerintah provinsi dalam jangka waktu tertentu agar tidak membebani pelaku usaha saat beradaptasi. Selain Bank Sumut yang memiliki target penyaluran kredit hingga Rp2 triliun, Pemprov Sumut juga membuka peluang kerja sama permodalan dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) serta mengajak elemen mahasiswa untuk turut mendampingi proses penyaluran bantuan kepada pelaku UMKM.

Wacana pelarangan rokok elektrik ini sejalan dengan meningkatnya sorotan terhadap potensi penyalahgunaan narkotika melalui media cairan vape. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol Suyudi telah menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk tidak menggunakan vape, yang kemudian diikuti larangan serupa di sejumlah wilayah hukum seperti Polda Kalimantan Timur dan Polda Jawa Barat.

Selain aspek hukum dan keamanan, kebijakan ini juga beriringan dengan terbitnya Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 di Jakarta pada 6 November 2026. Fatwa yang diteken Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh dan diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar tersebut secara resmi menetapkan keharaman atas penggunaan, produksi, hingga perdagangan rokok elektrik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *